Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati (SMI) menyampaikan bahwa bantuan modal kerja bagi Usaha MIkro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan diidentifikasi berdasarkan dari perbankan.
Program Subsidi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) cakupannya bukan hanya di Pulau Jawa, tetapi di seluruh Indonesia, karena mencakup seluruh perbankan, juga Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Kredit Usaha Rakyat (KUR), UMi, Mekaar, dan Pegadaian.
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan pemantauan dan evaluasi pada jalan nasional (non tol) yang terdampak kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki, menyampaikan bahwa UMKM yang terdata di berbagai lembaga pemberi pinjaman, baik KUR, dana bergulir, termasuk dana koperasi simpan pinjam BPR sudah ter-cover dalam program stimulus.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati (SMI) memberikan penjelasan mengenai fasilitas subsidi dan syarat-syarat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mendapatkannya.
Pemerintah memberikan dukungan berupa subsidi bunga kredit untuk sektor perekonomian karena sektor riil terkena dampak cukup besar dari pandemi Virus Korona (Covid-19).
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Indonesia melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau dikenal dengan bedah rumah yang salah satunya di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) sebanyak 3.500 rumah.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa pembahasan saat ini sudah semakin mengerucut dan ada 5 (lima) skema besar dalam program perlindungan serta pemulihan ekonomi, utamanya di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan pemantauan dan evaluasi pada jalan tol yang terdampak kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Stok cadangan beras nasional itu ada 6,3 juta ton dan tentunya bagi provinsi yang terbatas nanti Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) akan memasok stok tersebut.
