Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta segera selesaikan semua payung hukum yang dibutuhkan dalam perpindahan ibu kota negara.

Konsep pembangunan ibu kota baru sebagai sebuah smart metropolis sudah mulai dilirik dan diperhatikan oleh dunia, bahkan negara-negara sahabat mulai menyampaikan ketertarikan untuk bekerja sama serta terlibat dalam pembangunan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sampaikan bahwa setelah dirapatkan beberapa kali kemudian diputuskan dilakukan evakuasi terlebih dahulu untuk warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Kapal World Dream.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan kehormatan Delegasi Rabithah Al-Alam Al-Islamy yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa, Rabu (26/2), di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan apresiasi terhadap Mahkamah Agung (MA) yang telah melakukan reformasi besar-besaran terhadap dunia peradilan untuk melayani masyarakat secara cepat, secara transparan, serta memberikan keadilan dan rasa adil kepada masyarakat.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, menyampaikan bahwa penanganan untuk warga negara Indonesia (WNI) di Kapal Diamond Princess masih terus dipertimbangkan dengan prinsip kehati-hatian.

Menteri Kesehatan (Menkes), Terawan Agus Putranto, menyampaikan bahwa saat ini konsentrasi bagaimana warga negara Indonesia (WNI) di Kapal Dream World terevakuasi dengan baik karena ditolak di mana-mana.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa untuk mengatasi masalah banjir Ibu Kota Negara semua bertanggung jawab baik Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

Insentif pada sektor pariwisata sebesar Rp298 miliar diharapkan memberikan dampak untuk mengakselerasi wisatawan dengan target sebesar 736 ribu yang difokuskan ke pasar-pasar lain selain cina yaitu di negara seperti Australia, Amerika, dan Eropa.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani menyampaikan bahwa di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdapat alokasi sebesar Rp147 miliar Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pariwisata yang saat ini belum mampu digunakan oleh daerah akan dikonversi menjadi hibah sehingga dapat memacu wisatawan dengan dana tersebut.