Menteri Keuangan (Menkeu) menyampaikan bahwa Peraturan Menkeu (PMK) Nomor 23 Tahun 2020 yang dikeluarkan pada bulan Maret lalu diperuntukkan khusus memberikan insentif perpajakan bagi 19 subsektor industri manufaktur akan segera direvisi.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa paket terkait kebijakan perluasan stimulan perpajakan bagi 18 sektor riil, telah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada Rapat Terbatas (Ratas), Rabu (22/4).
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan realokasi program dan anggaran Tahun Anggaran (TA) 2020 dan refocusing kegiatan untuk mendukung percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa program mitigasi dampak pandemi Virus Korona (Covid-19) pada sektor rill penting sekali.
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan kemantapan ruas Jalan Nasional dalam rangka mendukung kelancaran distribusi logistik di tengah Pandemi Virus Korona (Covid-19).
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa pemerintah juga memperhatikan nilai tukar petani dan sedang dipersiapkan untuk stimulus kepada para petani.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa untuk beras dalam 3 bulan ke depan ini sedang panen raya, sehingga harapannya stok beras menjelang hari Lebaran nanti mencukupi dan secara keseluruhan bahan pangan tersedia.
Menteri Agama (Menag), Fachrul Razi, menyampaikan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) mendukung pelarangan mudik dilakukan lebih awal di awal Ramadan dan berharap tidak mengurangi semangat dan kegairahan kita dalam menyambut Ramadan 1441 Hijriah.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut B. Pandjaitan, selaku Menteri Perhubungan Ad Interim menegaskan bahwa larangan mudik mulai berlaku terhitung sejak hari Jumat, tanggal 24 April 2020 dan untuk penerapan sanksi yang sudah disiapkan akan efektif ditegakkan mulai 7 Mei 2020.
Pemerintah Daerah (Pemda) diberikan relaksasi penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) tahun berjalan dan relaksasi Kurang Bayar DBH 2019 untuk keperluan penanganan Virus Korona (Covid-19) serta melindungi daerah dari ancaman perekonomian.
