Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati (SMI) menyampaikan melalui konferensi video, Jumat (17/4), bahwa realisasi belanja pemerintah tumbuh 11% hingga Maret 2020.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyosialisasikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari dana Desa untuk wilayah Nusa Tenggara dan Pulau Kalimantan.
Pemerintah akan mengantisipasi terjadinya perlemahan dengan adanya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menyebabkan kegiatan ekonomi masyarakat dan dunia usaha pasti akan mengalami perlambatan.
Dana desa diperbantukan untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat miskin di desa saat masa pandemi Virus Korona (Covid-19), bukan berbentuk barang ataupun sembako, BLT Dana Desa diberikan dalam bentuk uang.
International Monetary Fund (IMF) menyampaikan bahwa kemungkinan rebound atau recovery yang akan sangat cepat pada tahun 2021 apabila dilakukan langkah-langkah tepat untuk bisa mencegah pemburukan ekonomi dan mengembalikan atau memulihkan perekonomian di masing-masing negara.
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Indonesia melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang populer dikenal dengan bedah rumah sebagai salah satu upaya untuk melawan penyebaran virus Korona (Covid-19), di antaranya menerapkan gaya hidup sehat dan tinggal di rumah […]
Pemerintah tengah siap membuka gelombang kedua pendaftaran Kartu Prakerja melihat antusiasme calon peserta yang sangat tinggi pada periode pendaftaran gelombang pertama yang dimulai pada Sabtu (11/4) lalu.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III telah mencairkan Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar Rp12,25 miliar yang diperuntukkan bagi 16.300 siswa dan Bidikmisi sebesar Rp61 miliar yang diperuntukkan bagi 10.100 mahasiswa.
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran Rp1,7 triliun untuk membangun/merehabilitasi 21 pasar pada periode 2019-2020, 3 (tiga) di antaranya telah diselesaikan di Provinsi Jawa Timur.
Usulan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dari Wali Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan telah disetujui Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto yang artinya PSBB sudah bisa diterapkan di wilayah tersebut.
