Pemerintah secara resmi menyerahkan Surat Presiden (Supres), Draft dan Naskah Akademik RUU Cipta Kerja (Ciptaker) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada Rabu (12/2), di Gedung Nusantara III, Komplek DPR Senayan, Provinsi DKI Jakarta.
Pemerintah mendorong seluruh stakeholder terkait untuk memberikan insentif kepada maskapai penerbangan sebagai tindak lanjut dampak penyebaran virus Corona (COVID-19).
Pemerintah memiliki tanggung jawab keamanan utamanya terhadap 260 juta penduduk Indonesia. Untuk itu, Pemerintah tidak memiliki rencana untuk memulangkan orang-orang ISIS eks warga negara Indonesia (WNI) yang ada di luar negeri.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan duka cita dan simpati terhadap para korban Virus Corona yang ada di Tiongkok melalui sambungan telepon kepada Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap ke depan Badan Keamanan Laut (Bakamla) itu menjadi embrio coast guard-nya Indonesia sehingga nanti lembaga yang lain kembali ke institusinya masing-masing dan di laut kewenangan hanya Bakamla.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Kepala Badan Keamanan Laut di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta, Rabu (12/2). Prosesi upacara pengambilan sumpah jabatan diawali dengan mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, menyampaikan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku adalah meningkatkan utilisasi dan hilirisasi industri baja bisa menyerap dari dalam negeri.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa di dalam Rapat Terbatas (ratas) telah dirumuskan langkah-langkah komprehensif dan terukur dalam rangka akselerasi dari 11 indikator perbaikan EoDB (Ease of Doing Business).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan 3 (tiga) hal utama yang harus dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri baja dan besi yang nanti akan digunakan mendukung pembangunan infrastruktur.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan ada akselerasi peningkatan peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business dari posisi 74 menjadi 40, meskipun sudah ada perbaikan dari ranking 120 jika dibandingkan pada tahun 2014.
