Sekretariat Kabinet (Setkab) mengundang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berminat dan memenuhi persyaratan untuk mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian 7 (Tujuh) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama (setara eselon II) di lingkungan Sekretariat Kabinet (Setkab).
Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2019 akan digelar pada 1 September sampai dengan 12 Oktober 2020 dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang ketat.
Sekretariat Kabinet (Setkab) kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun 2019.
Pemerintah akan segera melaksanakan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun anggaran 2019 sehingga instansi pusat dan daerah telah diminta untuk melanjutkan pelaksanaan SKB.
Sebanyak 14 (empat belas) nama dinyatakan lulus ujian makalah seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Sekretariat Kabinet (Setkab).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa saat ini sedang dilakukan persiapan untuk merampingkan 18 organisasi atau lembaga.
Lima belas (15) peserta dinyatakan lulus seleksi administrasi calon untuk mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya atau setingkat Eselon I Sekretariat Kabinet dan berhak mengikuti tahapan seleksi penulisan makalah.
Sekretariat Kabinet (Setkab), sesuai Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020, salah satu fungsi yang dijalankan adalah penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung menetapkan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.
Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung menegaskan bahwa Sekretariat Kabinet (Setkab) harus betul-betul menjadi problem solver, kalau ada permasalahan Setkab lah yang membantu untuk memecahkan itu, jangan kemudian menjadi birokrasi baru.
