web analytics

Kategori : Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi


  • 16 February 2013
  • 10554 Views

Pelaksanaan Quick Wins Reformasi Birokrasi di Sekretariat Kabinet (5)

Lampiran 3.b

 

HASIL  SURVEY DALAM RANGKA

PERBAIKAN TAMPILAN DATA DAN RETRIEVAL ALM

 

Bahwa sesuai dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 3/RB Tahun 2011, salah satu kegiatan quick win adalah peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepangkatan dan pensiun pegawai negeri sipil yang menjadi kewenangan Presiden.

  • 16 February 2013
  • 9642 Views

Pelaksanaan Quick Wins Reformasi Birokrasi di Sekretariat Kabinet (6)

HASIL SURVEY

PEMANFAATAN INFORMASI PERSIDANGAN KABINET

 

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1/RB Tahun 2011 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Tahun 2010-2014 menyebutkan bahwa selain program-program Reformasi Birokrasi, Sekretariat Kabinet telah melaksanakan program percepatan (quick wins) diantaranya program dan kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Sidang Kabinet dengan keluaran diantaranya Sistem Informasi Peridangan Kabinet.

  • 18 January 2013
  • 12660 Views

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET

A. LATAR BELAKANG:

Sebagaimana diketahui, Sekretariat Kabinet memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, antara lain adalah memberikan dukungan staf, administrasi, dan pemikiran kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan, dan pengendalian manajemen kabinet.

Sebelum reformasi birokrasi digulirkan, dalam kenyataannya Sekretariat Kabinet belum didukung oleh kondisi birokrasi yang ideal untuk mendukung tugas dan fungsinya. Kondisi tersebut dapat dilihat dari beberapa indikasi, antara lain tumpang tindihnya fungsi unit kerja (overlapping), belum adanya sistem, prosedur, dan mekanisme kerja, serta standar pelayanan dalam pelaksanaan tugas, formasi pegawai belum mencerminkan kebutuhan organisasi, baik dari segi jumlah maupun kualifikasinya, sistem rekruitmen pegawai belum dilakukan secara terbuka, obyektif, dan transparan, pengangkatan jabatan belum didasarkan pada standar kompetensi, dan belum adanya sistem remunerasi yang layak dan adil.