Cegah ‘Capital Outflow’, BI Bisa Sesuaikan Suku Bunga Acuan

Pemerintah khususnya jajaran kementerian yang terkait dengan sektor riil dan moneter, serta Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disarankan mewaspadi rencana Bank Sentral Amerika Serikat (AS), The Fed, menghapuskan program non-konvensional stimulus moneter (quantitative easing III) selambat-lambatnya pada akhir 2014 atau awal 2015, melalui pembelian surat utang untuk menambah likuiditas pasar dan mendorong bergeraknya sector riil.Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan, Prof. Firmanzah, Ph.D mengingatkan, pengakhiran program quantitative easing III yang akan disertai dengan penyesuaian suku bunga acuan di Amerika Serikat itu berpotensi menciptakan goncangan di pasar keuangan dunia.

“Resiko pembalikan modal kembali ke Amerika Serikat dipastikan terjadi dan membuat dana-dana asing keluar dari emerging-market dan negara berkembang,” jelas Firmanzah dalam perbincangan di Jakarta, Senin (15/9) pagi.

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universita Indonesia itu mengingatkan, tekanan atas dampak pembalikan modal sebenarnya sudah kita rasakan pada semester II-2013 yang lalu ketika isu penghentian stimulus moneter di Amerika Serikat mulai dihembuskan.

Saat itu, lanjut Firmanzah, seperti halnya negara emerging-market lainnya, sejumlah indicator ekonomi Indonesia mengalami tekanan seperti nilai tukar rupiah, IHSG, cadangan devisa, meningkatnya suku bunga acuan BI dan melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional.

Kini, meskipun Indonesia telah menunjukkan data-data pemulihan ekonomi akibat isu tersebut, menurut Firmanzah, rencana The Fed untuk menghentikan program quantitative easing III dan menyesuaikan suku bunga acuan perlu kita waspadai.

Firmanzah tidak menyalahkan, jika dalam antisipasi itu Bank Indonesia (BI) juga akan menyesuaikan suku bunga acuan yang selama ini dipertahankan pada level 7,50% untuk mengurangi derasnya capital-outflow dari Indonesia.

Namun Firmanzah mengingatkan, jika BI menyesuaikan suku bunga acuan maka diperlukan tindakan nyata untuk meredam gejolak di pasar keuangan, yang akan berdampak ke sector riil dan pertumbuhan ekonomi nasiona.

“Meningkatnya biaya modal akan menambah tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di tahun depan. Hal ini akan menekan ruang ekspansi kredit di Indonesia baik kredit investasi, modal kerja maupun kredit di sector konsumsi,” papar Firmanzah seraya menyebutkan, melambatnya pertumbuhan kredit menjadi salah satu resiko yang perlu kita waspadai akibat dampak kebijakan The Fed.

Untuk itu, Firmanzah menyarankan pentingnya koordinasi antara Pemerintah, BI, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mekanisme Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) sebagai mkunci untuk mitigasi resiko-resiko tersebut.

Menurut Firmanzah, selama ini koordinasi kebijakan yang telah dilakukan terbukti sangat efektif untuk mitigasi sejumlah gejolak di ekonomi global seperti halnya yang terjadi pada 2008 dan 2013.

“Kita percaya koordinasi, komunikasi dan harmonisasi kebijakan antara sector moneter, fiscal dan riil akan mampu mencegah dampak negatif dari rencana pengakhiran stimulus moneter dan penyesuaian suku Bungan acuan di Amerika Serikat terhadap perekonomian Indonesia,” pungkas Firmanzah. (ES)