Cegah Data Berbeda, Presiden Minta K/L Stop Proyek Cari Data

Presiden Jokowi memberikan arahan pada Rakornis Sensus Ekonomi 2016, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/4) pagi. (Foto: JAY/Humas)

Saat meluncurkan Sensus Ekonomi 2016, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/4) pagi, Presiden Joko Widodo sempat menyinggung beragamnya data di sejumlah kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian (K/L) meskipun obyeknya sama, seperti data tentang produksi beras.

“Beda-beda semua, bagaimana saya akan memutuskan tidak impor beras misalnya. Kalau datanya meragukan, Kementerian Pertanian seperti ini, Kementerian Perdagangan seperti itu, BPS seperti ini. Lapangannya saya lihat berbeda lagi. Inilah kondisi yang harus diakhiri,” kata Presiden Jokowi.

Karena itu, Presiden menegaskan bahwa hal itu harus diakhiri. Presiden meminta agar orientasinya tidak lagi, orientasi proyek, dimana kementerian ini ada proyek survei, kementerian ini ada proyek cari data, Kementerian ini ada proyek cari informasi.

“Tidak, stop, stop. Satu data sekarang ini yang kita pakai BPS (Badan Pusat Statistik), tapi kalau tidak bener juga hati-hati, hati-hati,” tutur Presiden Jokowi.

Presiden meyakinkan, meskipun hanya bersandarkan data di BPS, ia akan melakukan cross cek, entah cara ambil sampelnya, entah cara pencarian data lapangannya. “Tidak serius, akan ada keputusan yang lain,” tegasnya.

Untuk itu Presiden Jokowi menitip kepada seluruh pengusaha besar, yang gede, yang menengah, yang kecil, yang mikro. Presiden mengajak agar mereka memberikan data-data yang benar dalam Sensus Ekonomi 2016. “Ini tidak ada urusannya dengan pajak, tidak usah takut,” pintanya.

Karena itu, kalau usahanya, omsetnya 1000, Presiden meminta agar ngomong saja 1000. Kalau 2000, ya ngomong aja 2000, tidak usah didiskon 2000, ngomong 1000.

“Berikan data kita yang betul, karena ini akan penting sekali  bisa melihat daya saing kita seperti apa, produktifitas kita seperti apa, kondisi industri kecil kita, kondisi pengusaha mikro kita seperti apa, sehingga kebijakan apa yang harus kita jalankan itu akan menjadi semakin jelas,” tutur Presiden Jokowi.

Ia mengingatkan, jangan sampai nanti muncul sebuah potret yang salah, potret yang keliru, sehingga kita salah mengambil sebuah kebijakan atau memformulasikan kebijakan. (DNS/JAY/ES)