Cegah Korupsi, Presiden Jokowi: Birokrasi Harus Diarahkan ke Pemerintahan Elektronik

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 10 Desember 2015
Kategori: Berita
Dibaca: 25.737 Kali
Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan membacakan sambutan tertulis Presiden Jokowi pada Puncak Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional, di Bandung, Jabar, Kamis (10/12)

Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan membacakan sambutan tertulis Presiden Jokowi pada Puncak Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional, di Bandung, Jabar, Kamis (10/12) (Foto: Setkab/Rahmat)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tapi juga  merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ia menyebutkan, korupsi terbukti telah memiskinkan warga dunia,  membawa ketidakadilan, ketimpangan, keterbelakangan, dan terbukti telah menjauhkan bangsa-bangsa didunia dari kemakmuran bersama.

“Itulah sebabnya korupsi menjadi musuh bersama kita semua, musuh bersama warga dunia,  serta musuh semua bangsa-bangsa,” kata Presiden Jokowi dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan pada Puncak Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional, di Gedung Sabuga, Bandung, Kamis (10/12) pagi.

Presiden Jokowi menjelaskan, korupsi dimanapun di dunia termasuk di Indonesia berkembang, berevolusi,  sampai pada tahap dimana korupsi itu dilakukan secara sistematis, dan bahkan sudah berjejaring. Karena sudah masuk sampai masa berjejaring,  maka menurut Presiden Jokowi, untuk melawan korupsi hanya perlu keberanian untuk menjalankan dua langkah aksi pencegahan yang betul-betul nyata, serta tindakan penegakan hukum yang betul-betul tegas.

Ia menyebutkan, tindakan pencegahan tidak kalah pentingnya dengan penegakan hukum. “Kita perlu membangun sistem dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi,  karena sistem yang baik itu akan efektif untuk mencegah peluang terjadinya korupsi,” tutur Presiden Jokowi seraya menambahkan, untuk itu pemerintah melakukan langkah percepatan reformasi birokrasi termasuk di dalamnya reformasi pelayanan publik dan perizinan

Presiden menegaskan, mekanisme kerja birokrasi harus diarahkan ke pemerintahan elektronik atau e-government, mulai dari cashflow management system, pajak online,  e-budgeting, e-purchasing system, e-catalogue,  pemanfaatan whistle blower system,  serta banyak lagi yang lain.

“Banyak pekerjaan birokrasi yang bisa dilakukan jauh lebih efisien dengan menggunakan teknologi birokrasi, kata kuncinya adalah membangun e-government untuk meningkatkan pelayanan publik dan memperkuat transparansi akuntabilitas,” tegas Presiden Jokowi.

Menurut Presiden Jokowi, untuk mencegah dan memerangi korupsi memerlukan langkah-langkah komprehensif. Ia menyebutkan, kata kuncinya adalah partisipasi rakyat untuk terlibat dalam melawan korupsi.  Kata kuncinya adalah kerjasama bahu-membahu antar lembaga-lembaga penegak hukum. Kata kuncinya adalah sinergi antara eksekutif,  legislatif, dan yudikatif.

“Kata kuncinya adalah keteladanan para pemimpin,  pemegang kekuasaan dari pusat sampai daerah untuk berdiri di depan membangun kepemimpinan yang bebas korupsi,” tutur Presiden Jokowi.

Selain dihadiri oleh Menko Polhukam Luhut B Pandjaitan, Puncak Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional itu juga dihadiri oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufikurahman Ruki, Jaksa Agung Prasetyo, Menkumham Yasonna H. Laoly, Ketua DPD-RI Irman Gusman, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan Walikota Bandung Ridwan Kamil. (AGG/RAH/ES)

 

Berita Terbaru