Cegah Pencurian Ikan, Presiden Perintahkan Menkeu Beli Kapal Patroli Sebanyak-banyaknya
Seusai menghadiri Hari Nusantara 2014, Presiden Jokowi mengunjungi kampung nelayan di Rampak, Kotabaru, Kalsel, Selasa (15/12)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro untuk membeli kapal patroli sebanyak-banyaknya mulai tahun depan.
Presiden juga meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, KSAL Laksamana Marsetio, Polisi Air, dan para kepala daerah untuk mengamankan sumber daya laut milik negara.
“Saya panas karena diberi tahu bahwa setiap malam ada pesta menangkap ikan oleh ratusan kapal, ribuan kapal. Sekarang total baru ditangkap sekitar 30-an, masih sangat kurang. Tapi mudah-mudahan tidak ada lagi kapal yang ditangkap, karena tidak ada lagi yang berani masuk,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada puncak peringatan Hari Nusantara ke-14 di Siring Laut, Kotabaru, Kalimantan Selatan, Senin (15/12).
Kapal patroli, menurut Presiden Jokowi, sangat diperlukan karena kapal patroli yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah tidak mamadai dan tidak dilengkapi monitoring system.
“Kapal patroli disiapkan. Dengan monitoring system kita jadi tahu kapal dimana, jumlah berapa tinggal mengejar begitu masuk perairan kita. Tangkap, tenggelamkan,” kata Jokowi.
90% Ilegal
Presiden Jokowi juga mengemukakan Hari Nusantara Deklarasi Djoeanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957, mengingatkan kembali bahwa sumber daya laut kita sangat besar.
“Ada 5000 sampai 7000 kapal yang beredar di perairan Indonesia. Dan hampir 90% itu illegal. dan itu kita diamkan bertahun-tahun. Jangan sampai terjadi lagi hal tersebut dalam pemerintahan saya ini,” pinta Jokowi seraya menyebutkan, akibat illegal fishing Indonesia setiap tahun kehilangan Rp 300 triliun.
Menurut Presiden Jokowi, Hari Nusantara mengingatkan kita sebagai bangsa bahari dan negara kepulauan terbesar di dunia.
“Ini merupakan momentum mengubah cara pandang kita terhadap laut. Kejayaan Nusantara di masa lalu dimulai dari laut, baik pada masa Sriwijaya maupun pada masa Majapahit. Kita harus meyakini bahwa masa depan kita juga berada di laut,” tutur Presiden Jokowi.
Karena itu, Presiden menekankan kembali pentingnya semua pihak menjaga laut. Dengan sikap tegas menjaga kedaulatan wilayah perairan, Presiden merasa yakin bahwa orang luar mulai memperhitungkan Indonesia.
“Setiap hari ada kapal yang ditangkap. Tadi saya dibisiki oleh Bu Menteri KP (Kelautan dan Perikanan: Susi Pudjiastuti), Pak kemarin ditangkap lagi sembilan. Masak hanya sembilan. Alhamdulillah ada tambahan. Inilah bentuk kewibawaan kita dalam menjaga kedaulatan perairan kita,” tandas Presiden.
Ketika Indonesia menenggelamkan kapal dua minggu lalu, kata Presiden Jokowi, banyak pemimpin negara yang telepon. “Pak Jokowi menenggelamkan kapal kok pakai dinamit. Saya jawab ini baru peringatan pertama. Nanti ada lagi pesan dan peringatan yang kedua…tunggu saja,” paparnya.
Presiden menegaskan sikapnya untuk serius mengurus laut Indonesia, mengurus maritim, dan budaya serta industri maritim harus terus dikembangkan.
“Nelayan dimanapun harus terus didampingi dan dibina. Itu kewajiban dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti serta menteri lainnya. jangan biarkan nelayan kita tanpa pendapingan dan pengawalan,” katanya.
Kepada jajarannya Presiden meminta untuk memperhatikan kebutuhan nelayan, termasuk kapal, mesin dan piranti nelayan lainnya.
“Kemarin ada yang omong ke saya Pak mesinnya sudah 15 tahun, saya kirim mesin langsung dalam dua hari. Tapi yang disini belum…ya karena nggak minta. kalau minta pasti saya beri,” katanya.
Presiden Jokowi kemudian memanggil beberapa nelayan dan diberi sepeda secara cuma-cuma setelah berhasil menjawab pertanyaannya.
Mendampingi Presiden antara lain Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaja, Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi M. Nasir, dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.
Selepas menghadiri peringatan Hari Nusantara 2014, Presiden Jokowi dan rombongan melanjutkan kunjungen kerjanya ke Tarakan, Kalimantan Utara.
(*/WID/ES)
