Cegah Permainan, Presiden Jokowi Tugaskan Seskab dan Menkeu Pelototi Anggaran Bansos
Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla menjelang memimpin ratas, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/11) (Foto: Humas/Rahmat)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menugaskan kepada Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro dan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk memeloti semua anggaran yang ada, termasuk dana Bantuan Sosial (Bansos) supaya tidak redundant, tidak memberikan ruang yang cukup besar bagi orang untuk bermain-main kembali.
Seskab Pramono Anung menjelaskan, sesuai arahan Presiden Jokowi ada 2 (dua) prinsip yang paling utama. Yang pertama adalah, jangan memberikan kesempatan ruang abu-abu kepada kepala daerah atau kepada institusi di bawah pemerintahan ini supaya mereka bisa bermain-main.
Kasus-kasus di beberapa daerah terutama di Sumut ini memang membuat pemerintahan juga terganggu. Harus ada ketegasan untuk pengaturan bantuan dana sosial tadi. Yang kedua adalah, harus ada akuntabilitas, kata Pramono kepada wartawan usai mengikuti rapat terbatas di kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/11).
Menurut Seskab, uang yang akan diberikan itu harus ada laporannya, tidak seperti selama ini seakan-akan dana ini diberikan dan sudah tidak ada urusan dengan pemerintah pusat. Ini akan diubah secara mendasar. Tidak boleh lagi dana Bansos ini digunakan sebagai instrumen politik, apalagi mau Pilkada baru dikeluarkan, ujarnya.
Presiden dan Wapres, lanjut Seskab, meminta kepada dirinya untuk menginventarisasi dana-dana tersebut dan membuat standarisasi. Pak Wapres mengatakan hal yang baik dari pemerintahan sebelumnya, misalnya zaman Pak Harto ada SD Inpres, itu sampai sekarang masih terjaga dengan baik, atau Masjid Pancasila tadi diberikan contoh, terangnya.
Hal-hal seperti itu, kata Seskab, akan dibuatkan standarisasi untuk bantuan-bantuan sosial yang akan diberikan kepada daerah. Supaya ini tidak menjadi ruang untuk bermain politik dan juga tidak menjebak mereka supaya terkena seperti kasus yang terjadi di beberapa daerah, terutama di Sumut. (UN/RAH/ES)
