Cegah Terkait ISIS, Presiden Instruksikan Monitor WNI ke Timur Tengah

Guna mencegah keterlibatan Warga Negara Indonesia (WNI) dalam jaringan gerakan Islam radikal, Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginstruksikan jajaran terkait agar mencegah keberangkatan WNI ke negara-negara Timur Tengah.

“Penerbitan paspor dan visa harus selektif, dan harus dimonitor WNI yang akan berangkat ke Timur Tengah,” pinta Presiden SBY sebagaimana disampaikan Menko Polhukam Djoko Suyanto dalam konperensi pers yang diselenggarakan seusai Rapat Terbatas (Ratas) di kantor Presiden, Jakarta, Minggu (14/9) petang.

Presiden juga menginstruksikan kepada seluruh instansi yang terkait untuk mengikuti dan memonitor lalu lintas nama-nama yang sudah ada di dalam inventarisasi Polri yang saat ini ada di Suriah.

“Jadi namanya ada, datanya ada, dan itu harus diikuti terus apakah mereka ada di sana atau kembali,” jelas Menko Polhukam seraya menyebutkan, m enurut laporan Kapolri sudah ada 4 orang yang sudah meninggal, mereka berjuang di Suriah.

Menko Polhukam yang didampingi Menlu Marty Natalegawa, Menteri Agama Lukman Hakim Saefudin, Pangloma TNI Jendral Moeldoko, Kepala BIN Marciano Norman, Kapolri Jendral Sutarman, dan Wakil Menteri Hukum dan HAM Deny Indrayana mengatakan, Presiden SBY juga menekankan pentingnya mengawasi Warga Negara Asing (WNA), dan juga pengetatasan pengawasan terhadap napi terorisme di Lembaga – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di tanah air.

“Ada instruksi untuk membatasi kunjungan dan gerak-gerik para napi terorisme,” kata Menko Polhukam seraya menyebutkan, hal tersebut karena terdapat laporan yang menyebutkan bahwa sejumlah WNI yang berangkat ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS adalah mereka yang telah menjalani masa hukuman sebagai narapidana dalam kasus terkait terorisme.

Menko Polhukam Djoko Suyanto menunjuk contoh penangkapan 3 (tiga) orang WNI dan  4 (empat) WNA asal Turki oleh aparat kepolisian di daerah Sulawesi Tengah, Sabtu (13/9) lalu, dan kini temgah diselidiki keterkaitannya dengan kegiatan-kegiatan terorisme di wilayah tersebut.

“Sekarang tengah diselidiki dengan tajam oleh pihak Kepolisian, Densus 88, keterkaitannya mereka dengan kegiatan-kegiatan terorisme internasional,” papar Djoko.

Presiden SBY juga meminta dilakukannya peningkatan pengawasan terhadap daerah-daerah yang memiliki potensi konflik seperti daerah Poso, Jatim, Ambon, dan Jateng, yang dinilai sebagai kawasan “klasik” dari sumber-sumber gerakan radikal.

Adapun terhadap upaya soft power yang dalam beberapa waktu terakhir telah dilaksanakan oleh Kementerian Agama, Presiden SBY meminta agar tetap dijalankan.

Arahan terakhir Presiden SBY dalam menangkal perkembangan gerakan-gerakan radikal seperti ISIS, menurut Menko Polhukam, adalah perlunya dilakukan tindakan  tegas terhadap siapapun yang mengancam kestabilan negara.

Yang pasti apabila ada tindakan-tindakan yang melanggar hukum di Indonesia terkait dengan kegiatan itu, tindakan-tindakan radikal, tindakan-tindakan terorisme, pasti itu akan menghadapi penegakan hukum yang selama ini juga dkerjakan,” tegas Menko Polhukam.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Ratas yang membahas perkembangan ISIS itu antara lain dihadiri oleh Wakil Presiden Boediono, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kesra Agung Laksono, Mendagri Gamawan Fauzi, Menhan Purnomo Yosgiantoro, Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, Menlu Marty Natalegawa, Jaksa Agung Basrief Arief, Panglima TNI Jendral Moeldoko, Kepala BIN Marciano Norman, dan Kapolri Jendral Sutarman.

(Humas Setkab/TAD/ES)