Cek Pembangunan, Presiden Jokowi Berharap Tol Balikpapan–Samarinda Selesai 2018

Presiden Jokowi memberikan keterangan pers pada peninjauan jalan tol Balikpapan – Samarinda, di Balikpapan, Kamis (24/3) siang (Foto:Humas/Edi)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melanjutkan kunjungan kerja di Pulau Kalimantan pada Kamis (24/3).  Kali ini provinsi yang dikunjunginya adalah Kalimantan timur. Presiden Jokowi yang didampingi oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo meninjau proyek pembangunan  Jalan Tol Balikpapan-Samarinda.

Nilai investasi Jalan tol dengan panjang 99,02 Km (4 lajur, 2 arah) ini sebesar Rp 13, 112 triliun, dan terbagi menjadi lima seksi, yakni :

• Seksi I membentang dari Km 13 Balikpapan-Samboja (25,07 Km)

• Seksi II Samboja-Palaran I (23,26 Km)

• Seksi III Samboja-Palaran II (21,9 Km)

• Seksi IV Palaran-Jembatan Mahkota II (17,70 Km)

• Seksi V yakni Km 13 – Sepinggan Balikpapan (11,09 Km).

Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengatakan bahwa kunjungannya kali ini untuk memastikan bahwa proyek ini kembali dilaksanakan setelah 5 tahun terhenti. “Dan ternyata betul sudah November mulai lagi. Konstruksi sudah selesai 7.6 km dan total investasi nantinya kurang lebih Rp13 triliun,” katanya.

Menurut Presiden, di semua proyek baik kawasan industri, jalur KA (kereta api), maupun jalan tol problem besarnya adalah di pembebasan lahan. Untuk itulah pemerintah melakukan terobosan-terobosan agar masalah lahan itu  tidak menghambat.

Presiden bersyukur karena jalan tol Balikpapan-Samarinda itu pembebasan lahannya total sudah selesai 85%. “Jadi kurang sedikit, tapi kita ini bekerja sambil berkejar-kejaran. Pembebasan berkejar-kejaran dengan konstruksi,” ujarnya.

Presiden Jokowi berharap seluruh ruas jalan tol Balikpapan-Samarinda ini akan selesai pada tahun 2018 mendatang. “Kalau konstruksi memang biasanya sangat cepat sekali, begitu lahan selesai konstruksi itu cepat sekali sekarang ini,” paparnya.

Dalam kunjungan kerja tersebut turut serta mendampingi Presiden diantaranya Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, dan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek. (DNA/ES)