Curhat ke Presiden, Gubernur Sulsel Keluhkan Cara Pemberantasan Korupsi

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 24 November 2014
Kategori: Berita
Dibaca: 132.075 Kali
Gubernur Sulsel menyampaikan keluhannya kepada Presiden Jokowi saat rakor di Istana Bogor, Senin (24/11)

Gubernur Sulsel menyampaikan keluhannya kepada Presiden Jokowi di Istana Bogor, Senin (24/11)

Ada yang menarik saat pertemuan pada gubernur seluruh Indonesia dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri Kabinet Kerja di Istana Bogor, Senin (24/11) pagi.

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo selaku Ketua Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) selain menyampaikan posisi gubernur yang membantu tugas otonomi daerah tetapi sekaligus tangan langsung presiden di daerah, juga mengeluhkan soal gencarnya pemberantasan korupsi akhir-akhir ini.

“Bapak Presiden,  kita sama sepakat dalam pemberantasan korupsi. Tetapi kami berharap bahwa Seluruh prosedur dan aturan  yang selama ini menjadi bagian lingkup yang berkait dengan penangan pemerintah ditegakkan sesuai aturan,” pinta Syahrul.

Ketua APPSI itu berharap tidak ada ekspose perkara yang mendakwai perkara yang mendahului seluruan rangkaian proses. “Kami kehilangan legitimasi pemerintah,  kehilangan wibawa pemerintah padahal itu belum tentu menjadi persoalan,” jelasnya.

Syahrul meminta, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan inspektorat diatur secara jelas dalam Undang-Undang.

Menurut Syahrul, para gubernur seperti kehilangan akselerasi membangun untuk  terobosan-teribosan. “Kalaau kami korupsi penjarakan kami. Tetapi kalau tidak kami butuh orang  dan kekuasaan untuk melindungi kami,” tegas Syahrul seraya menyebutkan, tidak seperti saat ini belum apa-apa sudah terekspose di media seolah-olah terjadi masalah  padahal belum tentu.

Hal hal lain yang dikeluhkan Gubernur Sulsel selaku Ketua APPSI adalah terkait  pemanggilan pemanggilan oleh aparat eksternal, yang harus melalui   aparat pengawasan internal.  “Ini membuat delegitimasi pemerintah. Kami menitipkan menteri dalam negeri pengaturan-pengatur amasalah ini,” pinta Syahrul.

Rapat koordinasi Presiden Jokowi dengan para Gubernur seluruh Indonesia itu antara lain dihadiri oleh Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijanto, Menko Perekonomian Sofyan Jalil, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursidan Baldan, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. (AK/Humas Setkab/ES)

Berita Terbaru