Dana Rp 259 Triliun Mengendap, Presiden Jokowi: Tahun Depan Transfernya Surat Utang
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sedih dengan rendahnya serapan anggaran, khususnya anggaran transfer ke daerah. Ia menyebutkan, sekarang ini di pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota masih ada uang Rp259 trilyun, sangat besar sekali.
Padahal uang itu kalau dibelanjakan akan menggerakkan ekonomi masyarakat. Belanjakan pada tempat yang tepat. Uang itu ditunggu masyarakat kalau dibelanjakan, uangnya bisa berputar, kata Presiden Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) V Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2015, yang diselenggarakan di Hotel Grand Clarion, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (25/11) malam.
Presiden Jokowi mempertanyakan rendahnya penyerapan anggaran itu, karena duitnya ada membelanjakannya kok terlambat. Biasanya, lanjut Presiden, duitnya yang susah, ini duitnya sudah ada.
Apa masalahnya? Takut? Takut apa? Saya tanya, takut? Takut apa? Kalau Bapak/Ibu semuanya tidak mengambil serupiah pun, yang ditakuti apa? kata Presiden Jokowi dengan nada bertanya.
Presiden memastikan, ia akan membantu. Kalau kebijakan, bisa menunjukkan pada saya dan itu betul, saya akan back-up penuh, tegas Presiden Jokowi.
Jokowi mengisahkan, dulu juga dirinya pernah jadi walikota, pernah jadi gubernur, dirinya tidak pernah itu takut. Nggak pernah. Karena saya juga nggak, serupiah pun nggak pernah pegang-pegang yang namanya uang, ujarnya.
Terkait rendahnya penyerapan anggaran itu, Presiden Jokowi mengatakan, tahun depan caranya akan berbeda. Kalau yang naruh uangnya terlalu banyak di bank, nanti yang ditransfer bukan uang lagi.
Kalau uang cash lagi nanti ditaruh di deposito. Nanti yang kita transfer yang serapannya rendah adalah surat utang. Artinya kalau daerah itu memerlukan Rp102 miliar, ya Rp102 miliar yang diambil, papar Presiden Jokowi.
Presiden menegaskan, ita harus melakukan hal-hal sehingga negara ini efisien. “Uang kalau sudah ditransfer memang harus digunakan, tegasnya.
Munas V APPSI itu mengusung tema “Optimalisasi Peran Pemerintah Provinsi Dalam Mempercepat Perwujudan Indonesia Sejahtera”, dan akan berlangsung dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, yaitu 25-27 November 2015.
Tampak hadir dalam acara tersebut antara lain Wakil Ketua MPR Osman Sapta, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Sekretaris Negara Praktikno. (UN/OJI/ES)