Dapat 10% Saham Freeport, Gubernur Papua: Presiden Pesan Jangan Ada Orang Lain Masuk

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 29 November 2018
Kategori: Berita
Dibaca: 22.809 Kali
Gubernur Papua Lukas Enembe menjawab wartawan usai rapat terbatas, di Kantor Presiden, jakarta, Kamis (29/11) siang. (Foto: Rahmat/Humas)

Gubernur Papua Lukas Enembe menjawab wartawan usai Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, jakarta, Kamis (29/11) siang. (Foto: Rahmat/Humas)

Gubernur Papua Lukas Enembe mengaku dirinya bersama Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal telah dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengikuti Rapat Terbatas yang membahas tentang divestasi 51 persen saham Freeport kepada Indonesia.

“Presiden menekankan harus kita hati-hati untuk keberpihakan pada pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika. Jangan sampai ada orang lain masuk dengan gelap, itu jelas,” kata Lukas kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (29/11) siang.

Diakui semula dirinya seperti warga Papua lainnya sempat ragu apakah pemerintah bersungguh-sungguh mengenai pemilikan 10 persen saham PT Freeport itu. Ternyata, lanjut Lukas, Presiden ternyata memang beliau sungguh-sungguh memihak kepada kepemilikan 10% saham itu.

“Sehingga kami berkeyakinan bahwa satu-satunya Presiden dengan hati, kerja dengan hati sehingga memperjuangkan hak-hak rakyat Papua. Jadi kami yakin bahwa, kami Pemda Papua dan pemda Mimika akan memiliki 10% saham,” sambung Lukas.

Menurut Gubernur Papua, Presiden telah menegaskan akan mengawal proses yang terjadi sampai selesai. Beliau memerintahkan sebelum mengakhiri Desember sudah negosiasi kita untuk 51% sudah selesai. “Intinya keberpihakan pada masyarakat Papua. Selesai, itu saja,” ujarnya.

Mengenai pembagian 10 persen saham Papua, Lukas menjelaskan, sesuai kesepakatan kita awal. Pemprov Papua 3%, dan Pemerintah Kabupaten Mimika 7%.

Tidak Boleh Ada Orang Lain

Gubernur Papua Lukas Enembe kembali menyampaikan, bahwa Presiden Jokowi tidak menginginkan ada pihak lain yang meminta saham. Untuk itulah, proses negosiasi terjadi tidak boleh ada orang lain masuk yang seperti itu. Ini untuk Indonesia, 51% milik pemerintah Indonesia.

Menjawab pertanyaan wartawan mengenai permintaan saham dari luar, Gubernur Lukas Enembe menyatakan dengan tegas, “Jangan sampai, jangan sampai ada keinginan seperti itu.” (MAY/RAH/ES)

Berita Terbaru