Deklarasi Pemagangan Nasional, Presiden Jokowi: Jangan Hanya 100, 1000, Saya Mau 2 Juta Peserta

Oleh Humas     Dipublikasikan pada 23 Desember 2016
Kategori: Berita
Dibaca: 43.689 Kali
Presiden Jokowi bersama Menperin, Menaker, Ketua Umum Kadin, dan Wagub Jabar menekan sirene tanda Deklarasi Pemagangan Nasional, di Karawang, Jabar, Jumat (23/12) siang. (Foto: Rahmat/Humas)

Presiden Jokowi bersama Menperin, Menaker, Ketua Umum Kadin, dan Wagub Jabar menekan sirene tanda Deklarasi Pemagangan Nasional, di Karawang, Jabar, Jumat (23/12) siang. (Foto: Humas/Rahmat)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyaksikan Deklarasi Pemagangan Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), di kawasan Karawang International Industrial City, Karawang, Jawa Barat, Jumat (23/12) siang.

Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengemukakan, di era persaingan global sekarang ini yang semakin sengit, kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) harus terus ditingkatkan karena disinilah kunci dalam memenangkan kompetisi itu. Termasuk kemampuan Tenaga Kerja Indonesia agar bisa langsung bekerja setelah lulus dari lembaga pendidikan.

Menurut Presiden, potensi kekuatan SDM kita sebetulnya cukup besar,  60% dari penduduk Indonesia adalah anak muda. Jumlah tersebut akan terus meningkat hingga mencapai 195 juta penduduk usia produktif di tahun 2040.

Tetapi sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Umum Kadin, menurut Presiden, kondisi yang ada 50% itu lulusan SD (Sekolah Dasar),  20%  lulusan SMP (Sekolah Menengah Pertama), dan 17%  lulusan SMA/SMK (Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan). “Itulah yang harus kita tingkatkan kualitas skill, kualitas SDM kita, sehingga keunggulan demografi kita tidak sia-sia,” ujarnya.

Untuk itu, Presiden Jokowi mengingatkan perlunya fokus menyiapkan SDM yang berkualitas, yang memungkinkan Indonesia bisa melakukan lompatan kemajuan, mengejar ketertinggalan dengan negara-negara yang lain

“Mayoritas penduduk kita  yang ada disiapkan untuk menjadi aktor-aktor pembangunan, aktor-aktor  inovasi. Jangan sampai bonus demografi kita ini berubah menjadi sebuah kumpulan pengangguran. Ini yang harus kita hindari,  sangat berbahaya sekali,” tutur Presiden.

Presiden Jokowi sangat menghargai kerjasama Kementerian Ketenagakerjaan dengan KADIN dan APINDO dalam rangka pemagangan nasional. Namun Presiden meminta, jumlahnya tidak hanya 100 atau 1000, karena kebutuhan kita adalah untuk memperbaiki skill, memperbaiki kualitas SDM. “Kebutuhan kita 2 jutaan,” ujarnya.

Problem besar nanti, diakui Presiden memang tugas pemerintah, tugas dunia usaha, setelah pemagangan yang jumlahnya ratusan dan jutaan ini, yaitu  penyiapan lapangan pekerjaannya seperti apa. “Ini juga kita akan terus bekerja sama dengan Kadin dan seluruh asosiasi dunia usaha, agar semuanya setelah melakukan pemagangan ini terserap oleh dunia kerja kita, terserap dunia usaha kita. Baik di industri, baik di pariwisata dan yang lain lainnya,” tutur Presiden.

Presiden mengingatkan, nanti kalau magang jangan hanya suruh fotokopi. “Saya titip, nanti kalau ada suara dari yang magang, Pak, saya hanya disuruh buat kopi sama fotokopi, hanya urusan kopi. Jadi penempatannya betul-betul meningkatkan skill mereka, itu yang kita harapkan,” tegas Presiden Jokowi.

2648 Perusahaan

Sebelumnya Ketua Umum Kadin Rosan P. Roeslani dalam laporannya mengatakan, Program Pemagangan Nasional ini diikuti 2648 perusahaan di Jawa Barat. Dari 5 kawasan Industri di Karawang, 1 perusahaan mendapat 100 peserta pemagangan sehingga total 200.000 peserta terlibat dalam program pemagangan ini.

Ia menyebutkan, program ini akan bekerja sama dengan kawasan Industri yang ada di Jawa Timur dan Sumatera Utara.

Sementara Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan, Deklarasi Pemagangan Nasional Menuju Indonesia Kompeten ini diikuti 2648 perusahaan yang terdiri dari sektor manufaktur 1776, ekspor-impor 219, pariwisata 200, perbankan 12, sektor kelautan dan perikanan 441 perusahaan.

Turut hadir dalam acara tersebut, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani, Wakil Gubernur Jawa Barat Dedy Mizwar, serta pimpinan-pimpinan perusahaan penyelenggara pemagangan. (FID/ES)

 

 

 

 

Berita Terbaru