Deklarasi Percepatan Pembangunan Pulau Enggano Ditandatangani
Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan sejumlah pejabat menandatangani Deklarasi Pembangunan Pulau Enggano, di kantor Gubernur Bengkulu, Senin (15/8) pagi. (Foto: Setkab/Ricky)
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Pemda Provinsi Bengkulu menggelar Workshop Nasional Kerja Nyata dalam Percepatan Pembangunan Pulau Enggano, di Ruang Serba Guna Kantor Gubernur Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Senin (15/8).
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-71 di Pulau-Pulau Kecil Terluar, yang tahun ini diadakan di Pulau Enggano, dan dimaksudkan untuk membahas potensi serta merancang masterplan dan roadmap percepatan pembangunan Pulau Enggano.
Dirjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP, Bramantyo Satyamurti Poerwadi, dalam sambutannya mengatakan, Pulau Enggano merupakan salah satu prioritas pembangunan sektor kelautan terpadu untuk tahun 2017. Sementara Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dalam sambutannya menambahkan, pembangunan di Pulau Enggano diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan dan mempercepat pembangunan infrastruktur di pulau tersebut.
Untuk mewujudkan komitmen tersebut, setelah pembukaan workshop oleh Gubernur Bengkulu dilakukan penandatanganan Deklarasi Percepatan Pembangunan Pulau Enggano oleh Gubernur Bengkulu; Dirjen PRL, KKP; Sesdep (Sekretaris Deputi) IV Kemenko Polhukam; dan Bupati Bengkulu Utara Mian.
Melalui penandatangan Deklarasi ini diharapkan para stakeholders terkait untuk berperan aktif, bahu membahu, dan bekerjasama untuk mewujudkan Pulau Enggano sebagai pulau mandiri, yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi pulau-pulau kecil terluar dan kawasan perbatasan, jelas Gubernur Bengkulu.
Selama workshop peserta akan diajak berdiskusi tentang dukungan yang diharapkan dari Kementerian/Lembaga (K/L) terkait guna percepatan pembangunan Pulau Enggano. Materi workshop dibagi dalam tiga sesi. Sesi pertama, membahas arah dan kebijakan pembangunan dan dukungan pembangunan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemda Kabupaten Bengkulu. Sesi kedua, membahas dukungan program dan kegiatan dari Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, PT PELNI, dan EGM Planning and Deployment. Sementara sesi ketiga menghadirkan pembicara dari Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi; Kementerian Kominfo, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP); serta Kementerian Pertanian.
Peserta yang mengikuti workshop ini sebanyak 100 orang yang merupakan perwakilan dari Kementerian, LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementerian), dan dari perguruan tinggi. (Ricky Wulan Noviyanthi, Deputi Bidang Kemaritiman, ES)
