Dengan Kalkulasi Yang Matang, Presiden Jokowi Minta Holdingisasi BUMN Segera Dilakukan

Oleh Humas     Dipublikasikan pada 25 Januari 2017
Kategori: Berita
Dibaca: 23.819 Kali
Presiden Jokowi memberikan arahan pada pembukaan Executive Leadership Program bagi Direksi BUMN, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/1) siang. (Foto: JAY/Humas)

Presiden Jokowi memberikan arahan pada pembukaan Executive Leadership Program bagi Direksi BUMN, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/1) siang. (Foto: JAY/Humas)

Meskipun dunia sangat volatil, gampang sekali bergejolak, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak jajaran direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk optimistis melihat ke depan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah melambatnya ekonomi dunia.

“Yang paling penting bagaimana kita mengantisipasi perubahan-perubahan tadi, perubahan-perubahan yang sangat cepat ini, dengan cara-cara yang tidak linier, dengan cara-cara yang tidak rutinitas, dengan cara-cara tidak monoton, apalagi senang dengan zona nyaman,” tutur Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan pada pembukaan Executive Leadership Program (ELP) bagi Direksi BUMN, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/1) siang.

Oleh sebab itu, Presiden menitipkan  mengenai holding. Ia minta segera holdingisasi ini dilakukan dengan hati-hati, kalkulasinya yang matang, jangan asal gabung, jangan asal besar, tetap harus dengan catatan-catatan.  “Kalkulasinya yang matang, menaati undang-undang yang ada, betul-betul ini harus dijaga, ini ada prosesnya yang harus dilakukan,” ujarnya.

Menurut Presiden, ke depan ini harus dikalkulasi betul masalah yang berkaitan dengan kendali manajemennya seperti apa, supervisinya seperti apa, tata kelolanya seperti apa, efisiensinya seperti apa, beban finansialnya seperti apa. “Jangan sampai BUMN yang baik malah terbebani yang tidak baik, yang baik menjadi tidak baik,” tuturnya.

Diakui Presiden, dengan holding nanti ini, kita akan mendapatkan sebuah lompatan, karena modal perusahaan menjadi tambah besar, mudah cari pendanaan, akan ke sana arahnya. Karena itu, Presiden menyarankan agar dilibatkan banyak institusi, dilakukan secara terbuka, sehingga semua orang bisa memberikan masukan yang baik untuk perbaikan BUMN.

“Saya optimistis sekali kita akan menjadi baik, BUMN akan menjadi baik. Tapi apa yang saya sampaikan tadi, hati-hati,” tegas Presiden.

Banyak Peluang

Mengenai masalah yang berkaitan dengan bisnis, Presiden Jokowi mengemukakan, banyak sekali sekarang ini peluang-peluang yang sebetulnya tidak pernah dipikirkan. Ia memberi contoh BPO (busniness process outsourcing) yang tidak pernah dilirik, padahal di Filipina per tahun bisa mencapai turn over-nya 25 miliar Dollar AS, dan bisa mengangkut 130.000 tenaga kerja anak-anak muda.

Menurut Presiden, kita tidak usah mengikuti mereka, karena bisnis jasa yang lain masih banyak, yang mulai tumbuh, tetapi tidak ada yang mendorong, seperti hal-hal yang berkaitan dengan jasa animasi, jasa desain, untuk masuk ke bisnis internasional.

“Kenapa tidak hal-hal seperti itu yang mulai harus kita pikirkan. Jangan berkutat dengan bisnis-bisnis konvensional yang sudah berpuluh-puluh tahun kita geluti, padahal ada bisnis-bisnis baru yang juga menjanjikan, yang saya kira perlu perintisan, BUMN saya kira memiliki peluang untuk masuk ke hal-hal yang tadi saya sampaikan,” tutur Presiden.

Hal yang berkaitan dengan perbankan, Presiden Jokowi menitipkan kepada semua direksi, komisaris utama, agar arahnya itu ke usaha-usaha kecil, ke usaha-usaha menengah, ke produksi-produksi profesi petani, ke nelayan, ke daerah, ke desa-desa.

Sementara yang berkaitan dengan governance, Presiden meminta semua BUMN betul-betul jangan sampai ada yang kena masalah lagi, baik dirutnya, baik direksinya, baik yang ada di bawah direksi.

“Hati-hati semuanya, karena sekarang ini era keterbukaan, Saudara-saudara melakukan kesalahan sekarang, ketemunya baru lima tahun, sepuluh tahun yang akan datang. Tapi kalau nggak ambil, ya jangan takut,” pesan Presiden Jokowi.

Dalam acara yang diikuti oleh semua jajaran direksi BUMN itu, tampak hadir Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri BUMN Rini Soemarno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. (DND/JAY/ES)

Berita Terbaru