Dengarkan Masukan Nelayan, Presiden Perintahkan Menteri PUPR Segera Keruk Sungai

Oleh Humas     Dipublikasikan pada 24 April 2018
Kategori: Berita
Dibaca: 15.831 Kali
Presiden Jokowi langsung meninjau Cikidang, Desa Babakan, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Selasa (24/4). (Foto: Humas/Oji)

Presiden Jokowi meninjau keramba jaring apung di PPI Cikidang, Desa Babakan, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Selasa (24/4). (Foto: Humas/Oji)

Sebelum meresmikan Keramba Jaring Apung (KJA) Offshore di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Cikidang, Desa Babakan, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Selasa (24/4), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyempatkan untuk berdialog dengan nelayan yang turut hadir dalam acara tersebut.

Pertanyaan pertama yang diajukan Presiden kepada nelayan adalah kebutuhan untuk pengerukan sungai, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada sambutan sebelumnya. 

Salah seorang nelayan dari Koperasi Unit Desa (KUD) Minapari Pangandaran, Jamil, menyampaikan bahwa permintaan mengeruk sungai agar endapan lumpur tidak membuat kapal kandas saat masuk atau keluar pelabuhan.

Mengenai waktu pengerukan sendiri, Jamil menjawab kepada Presiden agar secepatnya bisa dilaksanakan. Menanggapi hal itu, Presiden langsung memberikan waktu 2 bulan kepada Menteri Perumahan Rakyat dan Pekerjaan Umum (Menteri PUPR) untuk memulai pengerukan.

“Saya beri waktu 2 bulan ya untuk memulai ya? Karena ini perlu lelang dulu, ada perlu waktu. Kalau enggak perlu lelang, besok saya suruh ngerjain langsung. 2 bulan Pak Menteri PU ya, 2 bulan biar nanti dikeruk, dikirim alat-alat pengeruk sungainya,” tegas Presiden.

Hal lain yang disampaikan nelayan kepada Presiden adalah mengenai perluasan pelabuhan. “Pelabuhannya dibesarin, biar kalau surut kapal tetap banyak bisa sandar di pelabuhan,” pinta Jamil.

Mengenai perluasan pelabuhan, Presiden menyampaikan bahwa hal tersebut akan dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. “Urusan pelabuhan, urusan Bu Susi. Kejar terus yang namanya Menteri, Ibu Susi dikejar terus. Ini pelabuhan ini harus segera dan cepat diselesaikan. Minta segera diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan jangan boleh pulang ke Pangandaran,” canda Presiden menjawab permintaan nelayan.

Lebih lanjut, Presiden menyampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menyelesaikan pelabuhan pendaratan ikan di Pangandaran ini. “Karena di sini, yang sudah dibangun selain pelabuhannya juga dibangun untuk riset, dibangun mengenai perikanan, yang ketiga, juga dibangun untuk tempat pendidikan atau politeknik perikanan,” jelas Presiden.

Menurut Presiden, hal ini penting sekali agar hal-hal yang berkaitan dengan perikanan, kelautan itu, betul-betul bisa dikembangkan lebih baik lagi. “Jangan sampai, ini kita ini rutinitas berpuluh-puluh tahun begini terus. Kita harus ada loncatan, harus ada lompatan sehingga kesejahteraan nelayan itu betul-betul dinikmati benar oleh para nelayan. Keinginan kita itu,” sambung Presiden.

Sementara itu, Nanang Junaidi dari KUD Minapari Panagiri, menyampaikan kepada Presiden bahwa muara sungai terlalu dekat dengan pelabuhan sehingga jika nelayan perahunya terbalik dan terbawa arus ke pelabuhan, maka perahunya hancur. “Inginnya dibikinin jalan untuk kapal nelayan melaut,” pinta Nanang.

Menjawab permintaan itu, Presiden minta untuk diselesaikan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bekerja sama dengan Kementerian PUPR atau Kementerian Perhubungan.

Sebagai informasi, dalam acara tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan perikanan dan fasilitas penunjang kepada kelompok pembudidaya nelayan secara simbolis oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

Turut hadir dalam kesempatan ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata. (FID/EN)

 

Berita Terbaru