Deputi PMK Seskab: Pemerintah Lakukan Segala Upaya Percepat Pembangunan

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 10 November 2016
Kategori: Berita
Dibaca: 22.023 Kali
PMK

(kiri ke kanan) Djoko Prihardono (moderator), Deputi Bidang PMK Setkab Surat Indijarso, serta Rusdin Amminu dan Abdul Wahid (narasumber). (Foto: Humas/Oji)

Dalam melaksanakan pembangunan daerah tertinggal pemerintah mengacu pada poin ke 3 Nawacita, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran. “Kita harus tetap menjaga pembangunan untuk memperkuat daerah dan desa sebagai kerangka negara kesatuan,” kata Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Sekretariat Kabinet (Setkab) Surat Indijarso saat membuka diskusi publik. di Grand Ballroom Novotel Hotel, Tangerang, Banten, Kamis (10/11) sore.

Dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh Asisten Deputi (Asdep) Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Setkab itu mengemukakan, pemberian kategori daerah tertinggal berdasarkan 6 kriteria, yaitu perekonomian masyarakat sumber daya manusia sarana dan prasarana kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, juga karakteristik daerah.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2016, Deputi PMK menyebutkan ada upaya pengentasan pada 122 Kabupaten yang masuk kategori desa tertinggal. Namun, dari data yang didapatkan juga terdapat daerah maju tetapi desanya tertinggal dan sebaliknya. “Untuk mengatasi ini, Pemerintah lakukan segala upaya dengan melakukan berbagai instrumen dengan percepatan pembangunan,” ungkapnya.

Untuk itu,  Surat berharap dari diskusi itu dapat ditemukan dinamika dan tantangan, serta menghasilkan rumusan tentang grand design kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan kesenjangan pembangunan daerah tertinggal.

Menurut Deputi PMK Seskab itu, harus ada eksplorasi, mengetahui secara detil dan mendalam yang terkait dengan desa yang dalam proses selanjutnya dijadikan grand design rencana strategis nasional untuk mengatasi masalah daerah tertinggal.

“Untuk itu, peserta diskusi bisa memberikan kontribusi positif. Mulai dari evaluasi perencanaan kemudian penggalian pemikiran, ide, masukan dalam pelaksanaan isu-isu daerah tertinggal,” tutur Surat.

Kondisi Desa

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Rahayu Kadarwati dalam laporannya mengatakan, diskusi publik yang terselenggara berkat kerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi itu,  mengangkat tema “Mendorong Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Sebagai Upaya Menciptakan Pemerataan Pembangunan”.

“Diskusi ini kita selenggarakan untuk mengetahui bagaimana kondisi di desa/daerah, sehingga kita bisa mendapatkan data dari kondisi desa. Data tersebut akan kita jadikan sebagai acuan penyelesaian permasalahan,” kata Rahayu.

Diskusi publik itu dibagi menjadi dua sesi. Topik pertama fokus pada ‘Dinamika dan tantangan dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal’,  pada sesi kedua “Grand Design Kebijakan Pemerintah: Upaya Mengatasi Kesenjangan Pembangunan”.

Hadir sebagai narasumber sesi pertama, yaitu Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Singgih Wiranto dan Kepala Bappeda Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Rusdin Aminu. Sementara pada sesi kedua dengan narasumber Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Pedesaan Sumedi Andono Mulyo, serta, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Farouk Muhammad dan akademisi di bidang Rural Development Cecep Effendi.

Diskusi ini dihadiri oleh 190 peserta dari Sekretariat Kabinet, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta dan pemerintah daerah Halmahera Barat, Manggarai Barat, Boalemo, Parigi Moutong, Toli Toli, Lebak, Pandeglang, Situbondo, Bondowoso, Kep Mentawai, Maluku Tenggara Barat, dan Maluku Tenggara Timur. Bertindak sebagai Moderator Joko Prihardono (Kemendes) dan Dwiyanto (Setkab). (FID/ES)

Berita Terbaru