Deteksi Dini Kebakaran Hutan, Seskab: Presiden Minta Ada Posko di Tingkat Kecamatan

Seskab Pramono Anung memberikan keterangan pers usai ratas di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (12/8) sore. (Foto: Humas/Rahmat)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada seluruh jajaran untuk melakukan tahapan pencegahan dan penanganan sejak awal, agar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seperti yang terjadi pada tahun 2015 kemarin tidak terulang kembali.

Pertama, yang sudah disiapkan dari awal adalah sistem deteksi dini atau early warning system agar jika terjadi tanda-tanda akan adanya kebakaran di beberapa titik dapat dideteksi dari satelit, sehingga dapat dilakukan pencegahan di awal.

“Yang kedua, tentunya harus ada deteksi dini terhadap hal tersebut, sehingga dengan demikian itu akan dilakukan secara terkoordinasi, di bawah koordinasi Menko Polhukam dan Menko Perekonomian,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (12/8) petang.

Menurut Seskab, Presiden meminta agar seluruh jajaran membentuk posko karhutla pada tingkat tingkat kecamatan. “Nanti akan bersama dengan Kemendagri, TNI, Polri, untuk adanya posko pada tingkat kecamatan,” kata Pramono.

Sementara terkait kasus-kasus karhutla yang terjadi, yang melakukan pembakaran, menurut Seskab, penegakan hukum harus dilakukan.

“Presiden juga meminta untuk kerja sama di lapangan antara BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), BMKG (Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika), BRG (Badan Reformasi Gambut), TNI, dan Polri bisa dilakukan secara lebih intensif,” lanjut Pramono.

BRG, jelas Seskab, telah menemukan beberapa peralatan-peralatan yang sederhana dan dasar yang bisa digunakan di lapangan, diantaranya adalah melakukan pencegahan awal dengan bor yang bisa dilakukan dengan mudah.

“Sistem bor ini akan dibuat secara masif karena murah, jadi diharapkan bisa mengatasi kebakaran di awal apabila tempatnya adalah tidak terlalu atau susah dijangkau. Karena ini dengan sistem bor itu bisa dilakukan di mana-mana,” terang Pramono.

Berikutnya, lanjut Seskab, adalah dengan pemantauan realtime yang nanti dikoordinasikan dan dapat dilihat di Jakarta beberapa kondisi di lapangan, karena alat pemantau kelembaban gambut ini bisa dideteksi dari awal.

Sementara untuk 8 provinsi yang selalu terjadi kebakaran hutan secara berulang, yaitu Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara, menurut Seskab, Presiden menginstruksikan kepada pimpinan daerah untuk pada bulan Januari ini sudah menentukan status dari masing-masing daerah. Ia menyebutkan, dari laporan BMKG kemungkinan kemarau akan mengalami kemunduran dan juga sekarang masih La Nina sehingga hujan basah terjadi di beberapa daerah. (DID/ES)