Di Forum ABAC, Presiden Jokowi Sampaikan Isu Kesenjangan dan Ekonomi Maritim
Presiden Jokowi saat menghadiri APEC Bussiness Advisory Council (ABAC) Dialogue dengan para kepala negara anggota APEC di Furama Resort, Da Nang, Vietnam, Jumat (10/11). (Foto: BPMI)
Selama ini orang selalu bicara mengenai perdagangan dan investasi, yang memang naik selama 25 tahun berpindah dari Atlantik ke Pasifik, tapi isu tentang ketimpangan atau kesenjangan jarang dibicarakan padahal hal tersebut ada di mana-mana bukan hanya di negara berkembang namun juga negara maju.
Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri APEC Bussiness Advisory Council (ABAC) Dialogue dengan para kepala negara anggota APEC di Furama Resort, Da Nang, Vietnam, Jumat (10/11).
“Jadi Pak Presiden menggarisbawahi bahwa kedepannya apapun yang dilakukan di APEC setelah 2020 harus menyoroti berapa banyak kesenjangan yang kita obati,” ujar Anindya Bakrie, Co-Chair ABAC Indonesia.
Hal menarik lainnya, menurut Anindya, saat Presiden Jokowi menyampaikan bahwa APEC ini dua per tiganya adalah air, mirip dengan Indonesia yang 2 per 3 wilayahnya merupakan perairan, tapi yang dibicarakan mengenai perdagangan dan investasi umumnya hanya fokus ke darat.
“Nah di sini Presiden mengatakan bahwa maritime economy atau namanya apapun, blue economy, itu sangat penting, bukan saja buat konektivitas mengurangi biaya pengiriman dan lain-lain, tapi lebih dari itu juga dapat membuat aquaculture itu berkembang,” jelas Anindya seraya menyampaikan bahwa Presiden Jokowi juga menggarisbawahi mengenai pertumbuhan inklusif (inclusive growth).
Dalam forum yang dihadiri oleh 21 pemimpin APEC, Tuan rumah Vietnam menyampaikan lima isu besar yakni mengenai visi APEC setelah 2020, konektivitas, financial inclusion, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan yang terakhir pembangunan berkelanjutan atau sustainable development.
Beberapa rangkaian agenda APEC masih akan diikuti oleh Presiden Jokowi di Da Nang, Vietnam. Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja kali ini Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fachir. (MA/EN)
