Di Pertemuan ADB, Menkeu Tegaskan Pentingnya Kerja Sama Pajak Internasional untuk SDGs

Menkeu, Sri Mulyani (Foto: Dokumentasi Humas Setkab)

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan pentingnya penguatan mobilisasi sumber daya domestik/domestic resource mobilization (DRM) dan kerja sama pajak internasional untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable developement goals).

“Bagi negara-negara anggota ADB, mobilisasi sumber daya domestik sangat penting. Seperti yang Anda lihat bahwa kebutuhan untuk berkembang dan bagaimana sebenarnya (para negara anggota) memperoleh sumber daya bagi mereka untuk mencapai tujuan pembangunan masih sangat-sangat tinggi,” kata Menkeu saat menjadi salah satu panelis dalam acara Pertemuan Tahunan Asian Development Bank (ADB) ke-53 pada Kamis (17/9) yang diselenggarakan secara virtual.

Selain itu, Menkeu juga menyinggung mengenai kerja sama perpajakan. Saat ini, menurut Menkeu, Indonesia memiliki rasio pajak yang masih rendah, dan proses reformasi perpajakan terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perpajakan.

Untuk itu, Menkeu menyambut baik adanya kerja sama perpajakan secara regional yang diiniasi oleh ADB dan diharapkan juga akan meningkatkan kualitas pengelolaan perpajakan di negara-negara anggota. Pertukaran pengetahuan, pengalaman dan praktik kebijakan dalam kerja sama perpajakan tersebut diakui Menkeu menjadi hal yang sangat penting saat ini.

“Indonesia selama ini sudah bekerja sama dalam kerjasama perpajakan internasional yang dilakukan oleh IMF, World Bank atau OECD. Kami juga secara aktif terlibat dalam base erosion profit shifting,” sebut Menkeu.

Indonesia juga melakukan berbagai upaya untuk mencegah adanya usaha penghindaran dan penggelapan pajak dalam kerjasama multilateral. Menurut Menkeu, penghindaran pajak menjadi bagian penting untuk dilawan karena Indonesia menganut ekonomi terbuka.

Ia melanjutkan, Indonesia adalah negara yang juga kaya akan sumber daya alam sehingga perlu diperhatikan bahwa banyak perusahaan yang kegiatan bisnisnya lintas negara. Oleh karena itu, Menkeu sampaikan bahwa ini bisa menjadi celah adanya penggelapan dan penghindaran pajak.

“Bagi kami tentu saja sebagai negara anggota ADB, inisiatif dari Presiden Asakawa (Presiden ADB) sangat penting dan saya sangat menyambut baik. Inisiatif ini akan menjadi forum alat tambahan juga bagi kita semua untuk berdiskusi, serta untuk mendapatkan dukungan bagaimana kita akan mendorong kerjasama perpajakan internasional dan regional ini,” ujar Menkeu.

Sebelumnya, dalam acara tersebut, Presiden ADB Masatsugu Asakawa mengatakan bahwa ADB membangun suatu wadah secara regional untuk mempromosikan berbagi pengetahuan dan memperkuat kerja sama dalam kebijakan perpajakan dan administrasi perpajakan lintas ekonomi di Asia dan Pasifik dan mitra pembangunan mereka.

“Saya sangat yakin bahwa salah satu kunci sukses dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan  di dunia setelah COVID-19  selesai, terletak pada penguatan mobilisasi sumber daya domestik dan kerja sama pajak internasional,” kata Presiden ADB Masatsugu Asakawa.

Forum regional-hub ini akan fokus pada promosi terhadap mobilisasi sumber daya domestik dan kerja sama pajak internasional melalui kolaborasi erat antara otoritas keuangan dan pajak di negara berkembang seperti organisasi internasional: IMF, OECD, World Bank, serta asosiasi pajak regional. (Kemenkeu/EN)