Dialog Dengan Perwakilan Buruh, Presiden Jokowi Tegaskan Pemerintah Tidak Ganggu Perayaan Mayday

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 29 April 2015
Kategori: Berita
Dibaca: 55.162 Kali
Presiden Jokowi dalam kesempatan dialog dengan buruh PT Dok & Perkapalan Bahawi, di Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (28/4)

Presiden Jokowi dalam kesempatan dialog dengan buruh PT Dok & Perkapalan Bahawi, di Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (28/4)

Presiden RI Joko Widodo bertemu dengan perwakilan tokoh buruh di Indonesia, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (28/4) kemarin. Pertemuan dan diskusi berlangsung selama lebih kurang dua jam dalam suasana santai sambil menikmati santap siang bersama. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan buruh  menyampaikan beberapa aspirasi yang meminta perhatian Presiden.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dalam siaran persnya Rabu (29/4) pagi mengemukakan, perwakilan buruh yang mengikuti dialog dengan Presiden adalah Said Iqbal (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia/KSPI); Mudhofir (Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia/KSBSI); Andi Ghani dan  Indra Munaswar (Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia/FSPSI); Anis Hidayah dan Wahyu Susilo (Migrant Care); Timbul Siregar (Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia/OPSI).

Selain itu Rita Olivia (International Union of Food, Agriculture, Hotel, Restaurant, Hotel, Catering, Tobacco, and Allied Workers’ Association/IUF), Joko Wahyudi (Serikat Pekerja Elektronik/ SP Elektronik),  Germann E. Angger (Lembaga Analisis Kebijakan dan Advokasi Perburuhan/LKP),  Feri Nuzarli (Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan/SPKEP SPSI). Turut hadir pada acara tersebut, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri.

Dalam dialog, perwakilan buruh  meminta pemerintah menjamin perlindungan keamanan dan kebebasan berekspresi pada perayaan Mayday, 1 Mei 2015. Pemerintah juga diminta segera mengeluarkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai pengupahan agar ada mekanisme yang jelas mengenai penetapan upah layak.

“Perwakilan buruh mengharapkan agar pada 1 Juli 2015 pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan mengenai jaminan pensiun telah berjalan,” kata Pratikno.

Selain itu, lanjut Pratikno, pemerintah juga diminta mengeluarkan peraturan dan ketentuan mengenai pembangunan fasilitas perumahan dan kesehatan serta pendidikan di kawasan industri untuk mengurangi beban biaya perumahan, transportasi, pendidikan dan kesehatan yang harus ditanggung oleh para buruh.

Ihwal peningkatan perlindungan terhadap buruh migran, para buruh menyuarakan perlunya mensegerakan perbaikan tata kelola buruh migran. Para buruh meminta agar mekanisme migrasi para buruh migran dari tanah air ke tempat kerjanya dikelola oleh pemerintah.

Atas usulan buruh tersebut, menurut Mensesneg, Presiden Jokowi menyampaikan terima kasih.

“Presiden juga sangat memahami semua permasalahan yang disuarakan oleh para perwakilan kaum buruh tersebut,” kata Pratikno.

Secara khusus, lanjut Mensesneg, Presiden Jokowi akan memastikan Pemerintah/Polri tidak akan mengganggu atau menghalang-halangi perayaaan Mayday pada 1 Mei 2015 yang akan diselenggarakan di berbagai daerah.

Menurut Mensesneg, Presiden Jokowi juga  akan memastikan semua hambatan dalam pelaksanaan Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) bisa teratasi, termasuk kaitannya dengan iuran. “Saat ini, Presiden sedang memikirkan  investasi dana pensiun sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih besar,” ungkap Mensesneg.

Ditambahkan Mensesneg, Presiden Jokowi juga menyetujui  masalah perumahan dan transportasi yang membebani daya beli buruh sebagian ditanggung oleh pemerintah lewat kebijakan pembangunan kawasan industri  yang harus  menyertakan sarana perumahan serta fasilitas kesehatan dan pendidikan untuk keluarga buruh.

Dalam hal ini Presiden berpendapat perlu ada perubahan untuk menginvestasikan dana pensiun dan dana BPJS dalam proyek-proyek pemerintah, sehingga terjadi akumulasi dana yang bisa digunakan untuk kesejahteraan buruh. Untuk keperluan ini BPJS harus diawasi oleh para buruh,” kata Pratikno.

Adapun mengenai perlindungan TKI, menurut Mensesneg, Presiden Jokowi secara khusus ingin mengagendakan pertemuan lebih lanjut untuk membahas perbaikan sistem migrasi TKI yang diusulkan. (ES)

Berita Terbaru