Dikunjungi Komisi II DPR-RI, Gubernur Babel Keluhkan Soal Listrik Yang Sering Padam

Komisi II DPR-RI yang dipimpin Wakil Ketuanya A. Riza Patria bertemu jajaran Pemprov Babel yang dipimpin Gubernur Rustam Effendi, di Pangkalpinang, Babel, Senin (21/3)

Komisi II DPR RI dan mitra kerja dari Kementerian/Lembaga (K/L) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Bangka Belitung (Babel), Senin (21/3). Rombongan kunker dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria. Sementara mitra kerja dari K/L diwakili oleh pejabat dari Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Komisi Pemilihan Umum.

Rombongan Kunker diterima langsung oleh Gubernur Provinsi Bangka Belitung Rustam Effendi dalam pertemuan yang dihadiri oleh para Bupati/Walikota se Bangka Belitung, Pimpinan DPRD, SKPD, KPU dan Panwaslu Kabupaten/Kota se-Propinsi Bangka Belitung.

Kunker Komisi II DPR RI dalam reses masa persidangan III tahun sidang 2015/2016 ini bermaksud memantau penyelenggaraan Pemerintah Daerah, persiapan dan kesiapan Pilkada Tahun 2017, pelayanan publik dan implementasi undang-undang tentang Aparatur Sipil Negara.

Terkait pelayanan publik, Gubernur Bangka Belitung Rustam Effendi mengeluhkan permasalahan listrik yang belum ada tindak lanjutnya dari pusat.  “Pelayanan listrik sering padam dan sangat mengganggu aktivitas pariwisata di Bangka Belitung. Banyak hotel minta tutup karena harus membayar sewa genset yang mahal,” ungkap Rustam.

Menyambung pernyataan Gubernur Bangka Belitung, anggota Komisi II Arteria Dahlan menyampaikan 2 (dua) permasalahan pokok terkait pelayanan publik, yaitu permasalahan listrik PLN dan akses koneksi internet yang jauh memadai di Propinsi Bangka Belitung.

“Saya kira disini ada Setneg, Setkab yang bisa menyampaikan regulasi ke pihak terkait, perlu ada perhatian di dua sektor ini,” kata Arteria

Seusai melakukan pertemuan dengan Gubernur Bangka Belitung dan jajarannya, rombongan kunker selanjutnya melakukan pertemuan dengan Dirjen Pengadaan Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Budi Mulyanto, Kepala Kantor Wilayah (KaKanwil) BPN Propinsi Bangka Belitung dan Para Kepala Kantor se-Provinsi Bangka Belitung. Pertemuan ini membahas tentang pelaksanaan program pengelolaan pertanahan dan penanganan konflik lahan di Bangka Belitung.

Dalam pertemuan itu, KaKanwil BPN Bangka Belitung Yusuf Purnama mengungkapkan permasalahan pertanahan yang ada di wilayahnya, diantaranya jumlah pegawai yang cuma 155 orang dari yang diharapkan 362 orang sehingga pengelolaan pertanahan menjadi tidak maksimal. Selain itu, ada beberapa kasus yang pelik diselesaikan karena indikasi tumpang tindih kepemilikan dan penguasaan tanah yang berada di kawasan kehutanan dan pertambangan. “Jalan permasalahan tersebut ya ditempuh melalui jalur hukum,” ungkap Yusuf.

Ketua Rombongan Kunker Ahmad Riza Patria mengatakan permasalahan pertanahan selalu bermuara dari kelurahan karena proses administrasi tanah berawal dari tingkat kelurahan. Selain itu, mafia tanah melakukan lobi di tingkat kepolisian berlanjut ke kejaksaan dan pengadilan.

“BPN (Badan Pertanahan Nasional) adalah institusi yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap pertanahan, Kalau BPN betul, maka tidak ada gunanya mafia tanah bermain di tingkat kelurahan dan lain-lain,” paparnya.

Riza menambahkan, tahun ini DPR RI sedang membahas undang-undang pertanahan dan peradilan pertanahan. Produk perundang-undangan ini diharapkan bisa memberikan keadilan bagi rakyat.

“Petani yang tidak punya lahan, dapat diberikan lahan oleh negara, tanah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat,” ungkapnya. (DNK/SKT/ES)