Dilantik Jadi Hakim MK, I Dewa Gede Palguna Jelaskan Hubungannya Dengan PDI Perjuangan
I Dewa Gede Palguna menjawab wartawan seusai dilantik Presiden sebagai Hakim MK, di Istana Negara, Rabu (7/1)
Hakim Konstitusi yang baru I Dewa Gede Palguna yang telah dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/1) menjelaskan hubungannya dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), karena selama ini banyak penjelasan yang dinilainya salah, yang seolah-olah berada di belakang terpilihnya sebagai hakim MK.
Palguna menjelaskan, pada tahun 1999, ia terpilih menjadi anggota MPR atas usulan dari DPRD Propinsi. Pada saat itu tiba-tiba fraksi utusan daerah dibubarkan, padahal menurut ketentuan tata tertib MPR yang berlaku pada saat itu, tidak boleh ada anggota MPR yang tidak berfraksi.
Pilihannya ada dua, pulang kembali ke daerah, atau bergabung dengan salah satu fraksi yang ada di MPR pada saat itu, jelas Palguna.
Akhirnya, kata Palguna, diputuskan oleh DPRD Propinsi untuk bergabung dengan fraksi PDI-P dengan alasan karena pada waktu itu fraksi PDI-P menang di Bali hampir 80 persen.
Palguna menambahkan, secara ideologis di Bali hampir semua orang mempunyai paham kebangsaan, yang mungkin kedekatan ideologisnya dengan sama PDI-P atau siapaun partai yang juga memiliki paham ideologis kebangsaan.
Meski demikian, Palguna menjamin, semua hakim konstitusi terlepas dari siapa yang mengusulkan, entah itu dari DPR, Presiden, atau dari MA, pasti akan menjaga konstitusi, karena itulah yang ditekankan dari sumpahnya.
Begitu sumpah diucapkan, tidak ada ketundukan kepada yang lain selain kepada konstitusi, tegas Palguna seraya mengemukakan, sekarang kita tinggal melihat apakah sumpah itu benar dilaksanakan atau tidak.
Puji Pansel
Dosen Universitas Udayana, Denpasar, Bali, yang terpilih melalui proses seleksi oleh Panitia Seleksi (Pansel) yang dibentuk oleh Presiden Jokowi itu memuji proses seleksi yang dilakukan untuk memilih hakim konstitusi. Menurutnya, seleksi kali ini merupakan preseden yang baik karena terbuka untuk masyarakat sejak awal.
Masyarakat bukan hanya tahu siapa saja hakim yang akan diseleksi, tetapi juga diberikan kesempatan untuk bertanya langsung bahkan sampai soal yang bersifat pribadi, kata Palguna.
Ia bahkan berharap, ketiga cabang kekuasaan negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif), kalau bisa melakukan proses seleksi yang sama juga.
Sebagaimana diberitakan sebelumn ya, dalam proses seleksi tahap wawancara yang dilakukan Pansel di Gedung Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), beberapa waktu lalu, masyarakat selalu diberikan kesempatan untuk bertanya, sehingga siapapun yang terpilih, dianggap memenuhi syarat, dan diperkuat juga oleh catatan dari KPK dan PPATK.
Dua jam kami dicecar pada saat itu, sudah sama seperti ujian disertasi, kata Palguna.
(Humas Setkab/ES)
