Dipimpin Menlu Retno, Diplomasi Batik Warnai Sidang Dewan Keamanan PBB
Menlu Retno Marsudi memimpin Sidang DK PBB di New York, AS, yang diikuti sejumlah peserta dengan dress code batik. (Foto: Kemlu RI)
Sidang Dewan Keamanan PBB yang dipimpin oleh Menlu RI Retno Marsudi sebagai Presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk Mei 2019, kali ini berlangsung unik.
Ruang sidang DK PBB dalam pertemuan Selasa (7/5) waktu setempat dimeriahkan dengan berbagai ragam motif batik maupun tenun yang dikenakan para Delegasi peserta pertemuan dari berbagai negara. Tidak terkecuali Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres yang menggunakan motif tenun troso berwarna cerah.
Dipilihnya batik sebagai dress code sidang DK PBB merupakan bentuk penghormatan para anggota DK PBB bagi Indonesia yang memegang Presidensi Dewan Keamanan PBB untuk bulan Mei 2019.
Berbagai batik yang dikenakan delegasi DK PBB ini merupakan koleksi pribadi mereka masing-masing. Sejumlah delegasi mengoleksi batik tersebut tidak hanya dari pemberian dari delegasi Indonesia di New York, atau ketika mereka menjadi ketua delegasi dalam konferensi di Indonesia, namun juga ada yang membelinya sendiri pada saat kunjungan ke Indonesia.
Selain Sekjen PBB, delegasi lainnya yang terlihat menggunakan batik termasuk Amerika Serikat, Jerman, Pantai Gading, Perancis, Peru, Republik Dominika, dan Tiongkok.
Sangat menyenangkan bahwa dalam sidang hari ini cantik dan colorful, karena sebagian besar anggota DK PBB mengenakan batik, termasuk Sekjen PBB mengenakan tenun dari Bali, kata Menlu Retno.
Penggunaan batik di dalam Sidang DK PBB diharapkan semakin mempopulerkan batik yang saat ini telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan kebudayaan dunia.
Pertemuan Debat Terbuka (Open Debate) yang bertemakan Menabur Benih Perdamaian yang dilaksanakan hari ini ditujukan untuk terus mendorong peningkatan kapasitas Pasukan Penjaga Perdamaian dalam berbagai misi di belahan dunia. Pertemuan ini merupakan salah satu agenda prioritas Indonesia selama menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB tahun 2019-2020. (Kemlu/ES)
