Direncanakan 7 Tahun Lalu, Presiden Jokowi Babat Alas Pembangunan Bandara Kulonprogo
Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo menghadiri prosesi Babat Alas Nawung Krida (membuka, membersihkan, merapikan, menata lahan, serta peletakan batu pertama) pembangunan Bandar Udara Internasional Yogyakarta, di Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat (27/1) pagi.
Tiba di lokasi acara pukul 10.15 WIB, Presiden langsung melihat laporan proyek pembangunan bandara bersama dengan Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Direktur Utama Angkasa Pura 1 Danang S. Baskoro.
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pembangunan bandara baru di Kulonprogo itu sudah direncanakan kurang lebih 6-7 tahun yang lalu. “Tidak segera terlaksana, karena itu mundar-mundur, mundur-mundar,” ujarnya.
Karena itu, pada saat Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menyampaikan kepadanya untuk membangun bandara baru yang lebih representatif, dibandingkan dengan Bandara Adisucipto yang ada di Sleman, Presiden Jokowi mengaku langsung meminta agar rencana tersebut segera disampaikan, dan segera dimulai bersama-sama.
“Setiap pekerjaan apapun, setiap keputusan apapun pasti ada risikonya. Oleh sebab itu, kalau tidak diputus-putuskan saat itu mundar-mundur, mundur-mundar, mundar mundur enggak akan selesai-selesai sampai kapanpun,” kata Presiden mengenai sikapnya.
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi memutuskan bahwa hari ini dimulai pembangunan bandara di Kulonprogo itu. “Tapi hari ini bukan groundbreaking, ini bukan groundbreaking, hari ini Babat Alas Nawung Krida,” tegasnya.
Lebih lanjut, Presiden menyampaikan melihat sabda leluhur yang ia baca di depan saat briefing, memang mereka sudah melihat bahwa akan ada bandara besar di Kulonprogo.”Betul-betul akan menjadi mercusuarnya dunia, bukan hanya Indonesia,” ujarnya.
Karena itu, Presiden Jokowi menilai keputusannya untuk membangun Bandara Kulonprogo memang harus diambil, karena Bandara Adisucipto hanya memiliki kapasitas 1,5 juta, sehingga sudah sesak dan crowded sekali. “Sangat besar sekali, karena memang turis yang datang ke Yogya ini semakin meloncat karena budaya, kebudayaan di Yogya ini selalu dijaga,” tegasnya.
Menurut Presiden, orientasi pembangunan bandara ini memang berorientasi global dan menjadi bandara internasional, serta didukung oleh fasilitas yang sangat bagus.
Setelah menyampaikan sambutan, Presiden Jokowi didampingi Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Menhub Budi Karya Sumadi, dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, menekan tombol sirene tanda dimulainya pembangunan New International Yogyakarta Airport itu, dan dilanjutkan dengan peletakan batu bata merah dan menyiramkan air kendi dari 7 sumber air dari desa yang terdampak pembangunan bandara, sebagai makna pembangunan bermanfaat dan memberi berkah bagi masyarakat.
587 Hektar
Bandara internasional yang terletak di Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo, DI Yogyakarta ini akan dibangun di atas lahan seluas 587 hektar.
Menhub Budi Karya Sumadi menyampaikan, pada pembangunan tahap satu (2020-2031) dibangun terminal dengan luas 130 ribu meter persegi, panjang runway 3.250 meter, lebar 60 meter, apron berkapasitas 35 pesawat, sehingga diharapkan mampu menampung 15 juta penumpang per tahunnya.
Pada pembangunan tahap II (2031-2041), terminal bandara akan dikembangkan menjadi 195 ribu meter persegi, panjang runway 3.600 meter, dan apron berkapasitas 45 pesawat, serta mampu menampung hingga 20 juta penumpang per tahun. “Ini berarti 10 kali lipat dari kapasitas bandara sebelumnya (Adisucipto),” kata Budi Karya dalam laporannya.
Bandara Internasional Kulonprogo diharapkan dapat mengatasi kekurangan di Bandara Adisucipto Yogyakarta, meningkatkan kualitas pelayanan kepada jasa bandara, serta memacu perkembangan perekonomian, aktivitas bisnis, dan mendukung kegiatan pariwisata Yogyakarta dan Jawa Tengah bagian selatan.
Tampak hadir dalam acara tersebut antara lain Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X. (FID/SM/ES)