Diterima 28,8 Juta Keluarga, Airlangga: Program Bantuan Beras 10 Kilogram Telah Tersalurkan Penuh
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers mengenai PPKM, Senin (30/08/2021), secara virtual. (Sumber: Tangkapan Layar YouTube Sekretariat Presiden)
Seiring dengan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), pemerintah juga terus menggulirkan program perlindungan sosial (perlinsos) bagi masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam keterangan pers PPKM, Senin (30/08/2021) malam secara virtual, secara rinci memaparkan realisasi dari program perlinsos tersebut.
“Program Bantuan Beras 10 Kilogram sudah seluruhnya tersalurkan sesuai dengan target 28,8 juta keluarga,” ungkap Airlangga.
Penyaluran tahap pertama dilakukan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 20 juta keluarga. Kemudian pada tahap kedua, disalurkan kepada KPM Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) Non PKH dan sudah diterima oleh seluruh target KPM, yaitu 8,8 juta keluarga.
Untuk Bantuan Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh (BSU) tahun 2021 telah tersalurkan kepada 2,09 penerima.
“Bantuan subsidi upah, ini Rp1 juta per pekerja, proses DIPA sudah selesai dan telah dicairkan kepada 2,09 juta pekerja,” terang Airlangga.
Kemudian, untuk Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) realisasi per 11 Agustus 2021 mencapai Rp14,21 triliun yang diterima oleh 11,84 juta pelaku usaha mikro atau 92,52 persen dari total anggaran Rp15,36 triliun.
Selanjutnya untuk Program Prakerja, Kartu Prakerja Batch 19 telah dibuka pada periode 26 hingga 29 Agustus.
Dalam keterangan persnya, Menko Perekonomian juga memaparkan mengenai realisasi dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mencapai Rp340,84 triliun atau 45,8 persen dari pagu.
Realisasi tersebut terdiri dari anggaran di sektor kesehatan yang telah terealisasi sebesar Rp80,48 triliun atau 37,4 persen, perlinsos Rp102,69 triliun atau 55 persen, dukungan UMKM Rp48,02 triliun atau 29,6 persen, program prioritas Rp52,90 triliun atau 44,9 persen, serta insentif usaha sebesar Rp56,76 triliun atau 90,3 persen. (FID/UN)
