Diterima Presiden Jokowi, Masyarakat Kendeng Sepakat Dilakukan Kajian Lingkungan Strategis

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 2 Agustus 2016
Kategori: Berita
Presiden bersama perwakilan masyarakat Kendeng usai pertemuan di Istana Negara, Selasa (2/8) siang. (Foto: BPMI/Edi)

Presiden bersama perwakilan masyarakat Kendeng usai pertemuan di Istana Negara, Selasa (2/8) sore. (Foto: BPMI/Edi)

Di sela kesibukannya membuka Forum Ekonomi Islam Dunia atau World Islamic Economic Forum (WIEF) dan menerima sejumlah tamu negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kehadiran perwakilan masyarakat Kendeng di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/8) sore. Sebanyak 17 orang perwakilan masyarakat Kendeng menyampaikan keluhannya terkait dengan polemik pendirian pabrik semen dan eksploitasi kawasan Gunung Kapur, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah.

Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki yang turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu kepada wartawan menjelaskan, diskusi antara Presiden Jokowi dengan perwakilan masyarakat Kendeng berjalan dengan sangat baik.

“Tadi saya kira pembicaraan cukup baik, bicara dalam bahasa Jawa yang santun. Intinya saya kira tadi Bapak Presiden sudah mendengar keluhan dari masyarakat Kendeng tentang pembangunan pabrik semen dan eksploitasi kawasan Gunung Kapur di wilayah Kendeng,” kata Teten.

Menurut Kepala Staf Kepresidenan itu, menanggapi keluhan masyarakat Kendeng itu, Presiden Jokowi menawarkan solusi untuk dilakukannya kajian lingkungan strategis terkait kelayakan eksploitasi kawasan tersebut.

“Tadi Bapak Presiden sudah menyepakati akan dilakukan kajian lingkungan strategis supaya bisa diketahui di kawasan Gunung Kapur ini mana yang bisa dieksploitasi, mana yang tidak,” jelas Teten.

Untuk diketahui, saat ini sudah dibangun satu pabrik semen milik PT Semen Indonesia dan sudah mencapai tahap 95% penyelesaian. Namun, jarak antara pabrik tersebut dengan kawasan tambangnya mencapai 10 kilometer.

“Jadi kalau di pabriknya ini memang sudah dapat izin, begitu pula pabriknya sudah berdiri. Tapi kawasan tambangnya itu masuk dalam kategori yang perlu dilihat kembali lewat kajian lingkungan hidup strategis,” kata Teten.

Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo menugaskan Kantor Staf Kepresidenan untuk memimpin jalannya kajian lingkungan strategis tersebut. Teten menegaskan, selama proses kajian berlangsung, eksploitasi tambang belum bisa dilakukan.

“Pak Presiden sudah meminta KSP yang akan mengkoordinir studi ini. Karena ini bukan hanya lintas kementerian, tapi juga lintas daerah. Diperlukan kira-kira 1 tahun studi itu,” ucap Teten.

Teten menambahkan, studi tersebut nantinya akan melibatkan berbagai pihak. Salah satunya ialah Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan bebeberapa universitas di Indonesia.

Di sisi lain, Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng, Gunretno, yang ikut memberikan keterangan usai pertemuan sepakat dengan apa yang dibicarakan dengan Presiden. Dirinya juga menyatakan bahwa warga Kendeng siap untuk dilibatkan dan diajak berdiskusi bersama.

“Karena sudah ada kesepahaman dengan Pak Jokowi, saya berharap agar hal tersebut ditindaklanjuti secepatnya. Warga siap diajak rembukan, karena selama ini warga tidak pernah diajak berembuk. Budaya rembukan harus kita pikirkan bersama-sama,” ucapnya.

Teten Masduki berharap solusi yang ditawarkan Presiden tersebut dapat menjadi jalan keluar terbaik bagi semua pihak.

“Jadi nanti hasil studi itu yang akan jadi rujukan kita semua. Bagi pemerintah daerah, pemerintah pusat, investor, termasuk masyarakat. Saya kira itu jalan keluar terbaik bagi kemelut persoalan pabrik semen,” tutupnya. (KSP/ES)

Berita Terbaru