Doni: Presiden Tugaskan Gugus Tugas Sebutkan Daerah Berstatus Warna Kuning

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 5 Juni 2020
Kategori: Berita
Dibaca: 375 Kali

Ketua Gugus Tugas Kepala BNPB memberikan keterangan usai Rapat Terbatas (2/6). (Foto: Humas/Rahmat).

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Doni Monardo, selaku Ketua Gugus Tugas, menyampaikan bahwa Presiden telah menugaskan pada hari Senin akan datang untuk mengumumkan daerah yang statusnya warna kuning, artinya risiko ancaman Covid-19-nya sudah rendah berdasarkan data-data yang telah dilaporkan kepada Gugus Tugas.

Lebih lanjut, Ketua Gugus tugas sampaikan bahwa selanjutnya akan zonasi warna tentang risiko terhadap ancaman Covid-19, baik tinggi, sedang, rendah, termasuk ada 102 kabupaten/kota yang tidak terdampak yang telah diumumkan untuk bisa memulai kegiatan masyarakat produktif dan aman Covid-19.

Data-data ini, menurut Ketua Gugus Tugas sangat bervariasi, artinya sewaktu-waktu bisa berubah, yang hari ini mungkin masih oranye tiba-tiba nanti bisa berubah menjadi kuning.

“Demikian juga sebaliknya yang tadinya warnanya kuning risikonya rendah, tetapi karena ada beberapa kasus berubah menjadi oranye. Jadi patokan kita adalah data yang dilaporkan kemudian disesuaikan dengan ketentuan yang telah dikeluarkan oleh WHO terkait dengan masalah epidemiologi, surveilance, dan juga kemampuan fasilitas kesehatan yang ada di tiap-tiap daerah,” imbuh Kepala BNPB usai Rapat Terbatas, Kamis (2/6).

Kemudian juga, Kepala BNPB sampaikan bahwa Presiden telah memberikan arahan tentang mempercepat kelonggaran bagi sejumlah kawasan, terutama pertambangan, kemudian perindustrian, kemudian perkebunan dan beberapa bidang lain yang risiko.

“Saya ulangi lagi, yang risikonya kecil bagi masyarakat sekitarnya. Jadi ini jadi pertimbangan kami untuk sesegera mungkin melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Setelah ada data-data dan masukan dari K/L-K/L yang ada nanti akan segera diumumkan jenis-jenis bidang apa saja yang harus segera kita berikan kelonggaran,” imbuh Ketua Gugus Tugas.

Menyangkut masalah protokol kesehatan, menurut Doni, itu harga mati jadi dalam berbagai kegiatan Presiden selalu menekankan belum ada yang akan menemukan vaksin dan juga belum diketahui kapan akan berakhirnya Covid-19 ini.

Oleh karenanya, Kepala BNPB sampaikan bahwa kemampuan beradaptasi terhadap ancaman Covid-19 ini harus selalu disiapkan, harus selalu diingatkan dengan kehati-hatian, tidak boleh lengah, tetap waspada sehingga kegiatan tetap paralel.

“Kita tetap mengamankan masyarakat agar tidak terpapar Covid-19 tetapi juga harus memperhitungkan warga masyarakat kita untuk tidak terkapar PHK,” kata Ketua Gugus Tugas.

Selanjutnya, menurut Ketua Gugus Tugas, Wakil Presiden menekankan tentang pentingnya memperhatikan protokol kesehatan pada saat kegiatan di rumah ibadah dan saat ini dapat melihat pengalaman-pengalaman sebelumnya.

“Sebagian besar warga yang terkonfirmasi positif bahkan sejumlah tokoh-tokoh agama akhirnya menjadi wafat/meninggal dunia itu diawali dengan kegiatan di tempat-tempat ibadah atau kegiatan ibadah,” katanya.

Oleh karenanya, pesan dari Gugus Tugas agar seluruh pihak yang telah diberikan kewenangan atau bahkan memiliki tanggung jawab untuk bisa melindungi warga negara dari ancaman Covid-19 ini diharapkan bisa bekerja dengan sepenuh hati, bisa melakukan langkah-langkah antisipatif.

“Bahwa Covid-19 belum akan berakhir tetapi masyarakat juga sudah lebih dari 2,5 bulan belum memulai aktivitasnya. Bagi daerah-daerah yang telah diberikan kelonggaran, mohon sekali lagi pimpinan di daerah, seluruh komponen masyarakat harus bersatu, harus bekerja sama melaksanakan semua kegiatan yang sifatnya koordinasi dan komunikasi dengan baik,” kata Ketua Gugus Tugas.

Tujuannya, menurut Doni, melibatkan tokoh-tokoh nonformal, agar apa-apa yang harus dilakukan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan sehingga ketika kepala daerah atau pihak-pihak tertentu mengumumkan tentang melakukan kegiatan pelonggaran, maka masyarakat sudah memahaminya, sudah mengerti, dan juga akhirnya mematuhinya.

Termasuk juga proses sosialisasi dan juga diawali dengan simulasi, Menlu menyampaikan bahwa tanpa ada simulasi, diharapkan kegiatan ini lebih baik ditunda dulu karena risiko yang akan dihadapi tentu tidak mudah, tentu tidak ringan, tentu tidak kecil.

“Dengan demikian proses sosialisasi setiap sektor yang akan dibuka ini menjadi hal yang perlu diperhatikan dengan sangat serius,” ungkap Ketua Gugus Tugas. (FID/EN)

 

Berita Terbaru