Dorong Kontrak Sejak Januari, Presiden Jokowi: Agar Uang Bisa Segera Beredar di Masyarakat

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 18 Januari 2016
Kategori: Berita
Dibaca: 20.461 Kali
Presiden Jokowi saat memberikan arahan saat penandatanganan kontrak kegiatan tahun 2016 Kementerian Perhubungan di Jakarta (18/1) (Foto:Humas/Oji)

Presiden Jokowi memberikan arahan saat penandatanganan kegiatan 2016 Kemenhub di Jakarta (18/1) (Foto:Humas/Oji)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, dirinya punya alasan mengapa sejak enam bulan lalu ia terus mendorong agar instansi-instansi pemerintah yang sudah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) langsung melakukan lelang, dan Januari langsung kontrak. Menurut Presiden, ia ingin pola-pola lama, tradisi-tradisi lama, cara-cara lama memang harus ditinggalkan.

“Dulu kalau namanya kontrak seperti ini pasti bulannya bulan lima, bulan enam, bulan tujuh, Oktober aja masih ada yang tanda tangan kontrak. Ndak, sekarang sudah tidak ada seperti itu. Bulan-bulan awal seperti ini sudah harus tanda tangan, karena nanti akan terjadi kontraksi ekonomi kalau kita kontraknya mundur di bulan enam atau di bulan tujuh, di bulan sembilan,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada penandatanganan kontrak kegiatan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Tahun Anggaran 2016, di kantor Kemenhub, Jakarta, Senin (18/1) pagi.

Presiden mengapresiasi langsung yang dilakukan Kemenhub yang sudah melakukan kontrak kegiatan, dengan angka cukup besar, pada hari ini Rp2 triliun lebih sedikit dan pada bulan Januari akan ditandatangani kurang lebih 14 triliun.

“Sekali lagi kita harus keluar dari pola-pola lama, dari cara-cara lama, dari tradisi-tradisi lama menuju ke sebuah pola baru, tradisi baru. Yang biasanya, kalau kita ingat yang dulu-dulu, menumpuk, kebut-kebutan itu di bulan November, di bulan Desember,” tutur Presiden Jokowi seraya menyebutkan, itu tidak hanya di kementerian, di provinsi, di kabupaten, di kota, semuanya sama seperti itu.

“Persis, plek. Karena apa yang ditiru yang di atas, di atas gitu bawahnya begitu, bawahnya lagi juga begitu. Ini yang akan kita ubah,” lanjut Jokowi.

Presiden berharap, dengan kontrak kegiatan mulai Januari, maka kita akan mempunyai waktu yang lebih longgar, yang tentu saja ini semua akan mempengaruhi kualitas. Ia membandingkan jika kontrak dilakukan pas bulan basah, Oktober, November, Desember, pas hujan pas ramai-ramainya hujan, pas musim hujan malah membangun. “Gimana kualitas mau menjadi baik. Akhir Desember harus selesai, dimulai kebut-kebutan bulan Oktober, November, Desember,” tukarnya.

Dengan kontrak di awal-awal tahun anggaran, Presiden Jokowi meyakini  kalau dimulai di awal seperti ini bisa mengatur, bisa mengolah, manajemen juga lebih mudah. “Tetapi yang paling penting adalah uang itu bisa beredar di masyarakat secepat-cepatnya. Sehingga ada pertumbuhan ekonomi, sehingga ekonomi tumbuh,” ujarnya.

Kontraktor Lokal

Pada kesempatan itu Presiden Jokowi menitipkan mengenai masalah kontrak kegiatan. Ia meminta apabila daerah siap berikan pekerjaan itu pada kontraktor daerah. Kalau terpaksa memang kontraktor nasional, namun ia meminta agar subnya orang-orang daerah.

“Kenapa seperti itu, supaya uang di daerah itu lebih banyak di desa. Jangan semua uang yang sudah diberikan yang beredar di daerah ditarik lagi ke Jakarta. Tidak ada uang yang beredar di daerah, apalagi sekarang ada dana desa. Kita ingin peredaran uang itu merata di seluruh daerah dari Sabang sampai Merauke,” papar Presiden Jokowi.

Kepala Negara juga mengingatkan mengenai pentingnya program padat karya. Ia meminta agar pekerjaan-pekerjaan, kegiatan-kegiatan yang ada agar menyerap tenaga kerja yang sebanyak-banyaknya. Oleh sebab itu, lanjut Presiden, padat karya itu sangat diperlukan.

“Ini masalah pemerataan, jangan sampai semuanya memakai alat-alat berat. Bukan saya anti alat berat, itu juga dipakai. Tapi orang juga dipergunakan sehingga ini ada keseimbangan,” tutur Presiden Jokowi.

Selain itu Presiden Jokowi meminta agar setiap kegiatan itu integrasikan dengan kementerian-kementerian yang lain. Ia memberikan contoh, sekarang ini kita konsentrasi ingin memperbaiki kesepuluh destinasi wisata terbaik di negara kita.

“Saya pergi ke pelabuhan Bajo. Runway-nya sudah cukup, terminalnya sudah baik. Tapi misalnya hal-hal yang berkaitan dengan tempat wisata itu, ini bukan urusannya Kementerian Perhubungan, airnya tidak ada, toiletnya masih kurang bersih. Saya ke Raja Ampat. Nah, ini bagian Kementerian Perhubungan, runway-nya kurang panjang, terminalnya masih seperti rumah biasa, dermaganya kurang panjang,” papar Presiden Jokowi seraya menyebutkan, hal seperti itu yang harus diintegrasikan.

Kemudian persiapan kapal sarana angkutan lautnya untuk penumpang mauapun barang. Presiden Jokowi mengingatkan, karena target kita akan terkoneksinya antar pulau, antar provinsi, antar kota, biaya logistik atau logistic cost itu lebih harus turun. “Biaya transport harus turun. Sehingga daya saing kita dengan negara-negara lain itu ada, baik yang berkaitan dengan mobilitas orang maupun harga-harga,” kata Presiden Jokowi seraya meminta jangan sampai di sini premium berapa, Rp7.000, di Wamena premiumnya Rp60.000–Rp70.000.

Menurut Presiden Jokowi, harus dicarikan jalan keluarnya. Agar harga-harga itu, tidak usah sama tapi agak-agak sama. Di sini Rp7.000 di sana Rp70.000. Semen di sini Rp60.000-Rp70.000 di sana bisa 1,5 juta ada yang dua juta coba, satu sak. “Ini harus diselesaikan dengan perhubungan dengan terkonektivitas antara kabupaten dengan kabupaten, provinsi dengan provinsi, pulau dengan pulau dengan pulau,” tuturnya.

Mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu antara lain Menko Bidang Polhukam Luhut B. Pandjaitan dan Menhub Ignasius Jonan. (FID/ES)

Berita Terbaru