Dorong Transformasi BNPB, Presiden Jokowi Tekankan Lima Hal
Presiden Jokowi membuka Rakornas Penanggulangan Bencana Tahun 2022, secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Rabu (23/02/2022). (Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr)
Presiden RI Jokowi (Jokowi) mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bertransformasi untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh terhadap bencana.
Hal tersebut ditegaskan Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2022, secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/02/2022).
“Sebagai salah satu pilar utama penanganan bencana, BNPB harus selalu berbenah diri,” tegas Presiden.
Lebih lanjut, Kepala Negara pun menekankan lima hal untuk transformasi di tubuh BNPB. Pertama, BNPB harus memiliki budaya kerja yang siaga, antisipatif, responsif, dan adaptif.
“Budaya ini sangat penting karena bencana itu datangnya tidak terduga, datangnya secara tiba-tiba, bahkan muncul bencana yang tidak terbayangkan sebelumnya, salah satunya adalah pandemi COVID-19. Semua ketidakterdugaan itu harus kita tangani untuk memperkecil risiko bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” jelasnya.
Kedua, BNPB harus mengutamakan upaya pencegahan bencana. Presiden mencontohkan, bencana banjir dan longsor dapat dicegah antara lain dengan melakukan penghijauan, pelestarian lingkungan, hingga pendalaman sungai dan saluran air.
“Kita tahu beberapa jenis bencana, seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi memang tidak bisa dicegah sebelumnya, tetapi banyak jenis bencana yang bisa dikurangi, yang bisa dicegah sebagian. Ini harus dilakukan secara sinergis antara BNPB dengan kementerian/lembaga terkait, termasuk pemda dan masyarakat,” ujarnya.
Ketiga, terus meningkatkan infrastruktur untuk mengurangi risiko bencana. Hal ini, ujar Presiden, harus dilakukan bersama-sama antara pemerintah dengan masyarakat.
“Jalur evakuasi harus terus disiagakan, instrumen-instrumen peringatan dini harus terus di-upgrade dan dicek secara rutin. Ini yang sering kita tidak disiplin di sini, cek secara rutin. Saya tahu tidak semua pengadaan alat ini oleh BNPB, tapi saya minta BNPB ikut terlibat dan mengingatkan kementerian/lembaga terkait untuk menjalankan tugasnya, karena ini sekali lagi, menyangkut keselamatan rakyat,” ujarnya.
Selain itu, Kepala Negara juga mendorong penanaman vegetasi untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim.
“Saya kira mangrove dan tanaman asosiasi seperti nipah, cemara pantai, casuarina dengan berasosiasi dengan waru laut, ketapang, nyamplung, dan kelapa ini harus banyak-banyak kita tanam di daerah pesisir pantai yang banyak bencana tsunami ataupun taifunnya, harus terus ditambah,” imbuhnya.
Keempat, BNPB harus aktif mengajak seluruh aparat pemerintah pusat maupun daerah agar semua program pembangunan harus berorientasi pada tangguh bencana, termasuk dalam hal perizinan usaha dan pembangunan infrastruktur.
“Harus ini semuanya diajak. Perizinan-perizinan usaha yang dikeluarkan harus mempertimbangkan risiko bencana, pembangunan infrastruktur harus mengurangi bencana, bukan menambah risiko bencana. Sering kita membangun, lupa mengenai ini. Pengarusutamaan kebijakan yang tangguh bencana harus terus ditingkatkan,” tegasnya.
Terakhir, Presiden mendorong BNPB untuk membangun sistem edukasi kebencanaan yang berkelanjutan, terutama di daerah-daerah rawan bencana. Presiden menekankan pentingnya edukasi kebencanaan dan budaya sadar kebencanaan dimulai sejak dini dari setiap individu, keluarga, komunitas, sekolah, sampai lingkungan masyarakat.
“Gali berbagai kearifan lokal yang ada di masyarakat, latih masyarakat untuk tanggap menghadapi bencana. Lakukan latihan simulasi setiap saat, jangan menunggu sampai datang bencana,” tandasnya.
Rakornas yang digelar secara hybrid ini mengusung tema “Meningkatkan Kolaborasi dan Integrasi dalam Mewujudkan Ketangguhan Bangsa dalam Menghadapi Bencana” dan dihadiri sekitar 7.000 peserta. Kegiatan ini akan berlangsung selama dua hari, yaitu pada 23-24 Februari 2022.
Turut hadir mendampingi Presiden di Istana Kepresidenan Bogor antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Kepala BNPB Suharyanto. (TGH/UN)
