DPD-RI Sepakat Jaga Kontinuitas Pemerintahan Presiden Jokowi

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 2 Februari 2015
Kategori: Berita
Dibaca: 45.130 Kali
 Irman Gusman memberi keterangan pers bersama pimpinan DPD-RI lainnya, seusai diterima Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/2)

Irman Gusman memberi keterangan pers bersama pimpinan DPD-RI lainnya, seusai diterima Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/2)

Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) mengingatkan, bahwa pemerintahan yang menganut sistem presidensial memiliki jangka waktu yang jelas, karena itu DPD-RI mengajak semua pihak untuk menjaga kontinuitas pemerintahan saat ini (Presiden Jokowi, red).

“Kalaupun ada yang salah, mari kita koreksi, kita perbaiki,” kata Ketua DPD-RI Irman Gusman yang didampingi pimpinan DPD-RI lainnya seusai diterima Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/2) siang.

Irman Gusman menegaskan, DPD-RI mendukung pemerintah selama berdasarkan kepentingan orang banyak. Itulah, yang menurut dia, harus menjadi dasar kita dalam pembangunan ke depan.

Irman juga menyampaikan, bahwa DPD-RI sepakat untuk memperkuat sistem presidensil, sehingga kewenangan-kewenangan yang seharusnya dipegang penuh oleh Presiden sebagai lembaga eksekutif yang menganut presidensil harus dikembalikan. Namun demikian, DPD-RI memandang perlu adanya check and balances dari masing-masing kelembagaan negara.

“Dua mata lebih baik daripada satu mata. Two eyes is better than one eye. Sehingga check and balances ini berjalan dengan baik,” terang Irman.

Indonesia Timur

Mengenai kedatangan pimpinan DPD-RI ke Presiden Jokowi, Ketua DPD Irman Gusma mengatakan, hal itu dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, dimana pimpinan DPD-RI melakukan rapat konsultasi dengan Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif.

Menurut Irman, dalam pertemuan itu banyak hal dibahas, mulai dari program legislasi nasional (Prolegnas), pemberantasan narkoba, pembangunan infrastruktur, dan juga pelaksanaan otonomi daerah, utamanya pelaksanaan Undang-Undang Desa.

Terkait otonomi, menurut Irman, DPD-RI berada di garis paling depan untuk percepatan pembanguna Papua dan Papua Barat melalui Otonomi Khusus Plus.

“Kalau bicara tentang bangsa, tentu kita tidak bicara rupiah. Bagaimana kita berikan dukungan, DPD sepakat memberikan ruang kepada Timur agar pembangunan itu tidak jomplang, dan agar lebih merata penanganannya,” tutur Irman seraya menyebutkan, pertemuannya denga Presiden Jokowi adalah  awal rapat konsultasi, dan beberapa bulan kemudian  gantian DPD-RI sebagai tuan rumah.

(Humas Setkab/ES)

Berita Terbaru