2 Tahun Pemerintahan Jokowi–JK, Luhut: Pertumbuhan Ekonomi Cukup Baik

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 21 Oktober 2016
Kategori: Berita
Dibaca: 19.437 Kali
Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan memberikan penjelasan kepada media mengenai Capaian 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, di Bina Graha, Jakarta, Jumat (21/10)

Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan memberikan penjelasan kepada media mengenai Capaian 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, di Bina Graha, Jakarta, Jumat (21/10)

Menko bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan mengemukakan, secara umum pertumbuhan ekonomi dalam dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sudah cukup baik.

“Mungkin pada kuartal I 5,19% yang menurut hemat saya sangat baik. Karena kita sebenarnya sejak 2012 ekonomi sudah menurun, sejak harga komoditas menurun,” kata Luhut dalam press birefing “2 Tahun Kerja Nyata Pemerintah Jokowi-JK”, di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat (21/10) pagi.

Ia menyebutkan, program pemerintah tidak hanya mengedepankan pertumbuhan ekonomi tetapi juga sekaligus mendorong tercapainya pemerataan. Program pemerataan tersebut diantaranya melalui Program Dana Desa yang mencakup 74.000 desa lebih dan angkanya 54 miliar dolar AS dalam kurun 5 tahun ke depan.

Luhut juga menyampaikan, usaha pemerintah dalam pemerataan berdampak pada kondisi gini ratio yang sudah berhasil diturunkan dari 0,41 menjadi 0,39, dan diharapkan bisa diturunkan lagi menjadi 0,38 – 0,35.

Untuk pembangunan infrastruktur, menurut Luhut, pemerintah terus menggelontorkan dana hampir 500 miliar dolar AS dalam kurun waktu 5 tahun pemerintahan Jokowi-JK.

Menurutnya, angka tersebut cukup spekulatif melihat defisit anggaran tahun ini, tetapi dengan Program Amnesti Pajak yang cukup sukses, membuat anggaran tidak terlalu banyak terpengaruh. Bahkan dengan kepercayaan dari pasar dan investor, diharapkan tax ratio bisa berada di 14%-15% dalam 2-3 tahun ke depan.

“Saya hanya minta satu kepada masyarakat, kritiklah pemerintah tapi dengan kritikan-kritikan yang konstruktif tidak destruktif. Kritik jugalah dengan data-data yang ada,” ujar Luhut menutup penjelasannya.

Keliru
Dari sisi pertanian, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyampaikan bahwa info yang beredar mengenai impor beras adalah keliru.

“Impor beras 1 juta ton itu adalah luncuran dari 2015. Tahun 2016 tidak ada impor, yang ada adalah karena ini beras cadangan jadi kita tahan di luar negeri sampai dengan kita impor sesuai kebutuhan. Ternyata, masuknya di Indonesia adalah Januari 2016,” jelas Amran.

 Ia menyebutkan, saat ini cadangan beras pada tahun ini ada 2 juta ton dan cukup sampai bulan Mei.

Terkait program yang telah dilakukan Kementerian Pertanian, Amran menjelaskan kementeriannya telah melakukan perubahan regulasi pemberian alat produksi pertanian, memberikan asuransi 1 juta hektar kepada petani agar tidak ragu untuk melakukan tanam, membangun satu juta lumbung, serta membangun irigasi 3,050 juta hektar dalam waktu 1 tahun. Namun demikian,  Amran juga mengakui masih ada kendala dalam cetak sawah.

Untuk pencegahan korupsi, lanjut Mentan, pihaknya menempatkan Satgas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebanyak 3 orang, juga dari Polisi dan Kejaksaan.

“Jadi kalau ada yang minta proyek, kami harap ketemu KPK di sebelah. Kalau mereka konsultasi ke sebelah dulu, kalau mereka setuju baru kami ACC, ini yang membantu kami selama 2 tahun,” ungkap Amran.

Untuk produksi komoditas pangan strategis, lanjut Mentan, dari 12 ada satu penurunan produksi di tanaman kedelai karena kendala iklim.

“Impor jagung turun 60%, beras tidak impor lagi, bawang tidak impor lagi sudah ekspor, cabai tidak impor,” jelas Amran.

Menurut Menteri Pertanian saat ini sedang dikembangkan dan mengekspor untuk tanaman beras organik karena memiliki pasar yang bagus.

“Semua di perbatasan ada 44 kabupaten kita membangun lumbung pangan organik yang harganya cukup menggiurkan,” jelas Amran.

Dari sisi pembangunan nasional, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan gambaran besar strategi pembangunan infrastruktur dengan fokus pada 2 tahun pertama, yaitu tahun 2014-2016.

“Jika dilihat dari beberapa dimensi dari perencanaan pemabngunan nasional, dari sisi pemabangunan dan masyarakat, maka akan ada 2 jenis infrastruktur yang akan dikembangkan yaitu rumah, sanitasi dan air bersih,” jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Jumat (21/10) siang.

Sedangkan dari sektor unggulan, berupa kedaulatan pangan dan energi, kemaritiman, kelautan, industri, kawasan ekonomi khusus, dan pariwisata, maka beberapa jenis infrastruktur yang akan diprioritaskan adalah bendungan, irigasi, cetak sawah, pembangunan pembangkit listrik (rasio elektrifikasi dan konsumsi listrik perkapita), pembangunan tol laut, serta dukungan infrastruktur untuk 5 kawasan industri dan 3 destinasi wisata.

Kemudian dari sisi pemerataan sebagai upaya pemerataan dan kewilayahan, seperti membangun wilayah pinggiran di perbatasan, angkutan penyebrangan, subsidi angkutan perintis, serta membangun jalur distribusi utama seperti jalan trans dan jalur kereta api.

Kementerian PPN/Bappenas, lanjut Bambang, memfokuskan untuk mendorong kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), diantaranya, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) 2×1.000 MW, Palapa Ring Paket Barat, Palapa Ring Paket Tengah, Palapa Ring Paket Timur, SPAM Umbulan dengan total nilai proyek Rp 63 triliun.

Acara press briefing itu dihadiri oeh Menko Maritim Luhut Pandjaitan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Agraria dan Tata Ruang Syofyan Djalil, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Acara ini dimoderatori oleh Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi. (FID/ES)

Berita Terbaru