Dukung Keterbukaan Pemerintah, Kantor Staf Presiden Gandeng INFID dan BP2DK

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 25 Agustus 2016
Kategori: Berita
Dibaca: 32.217 Kali
Kepala Staf Presiden Teten Masduki menandatangani MoU dengan Direktur Eksekutif INFID Sugeng Bahagijo dan Ketua Badan Pengurus BP2DK Semuel A Pangerapan, di Bina Graha, Jakarta, Kamis (25/8) siang.

Kepala Staf Presiden Teten Masduki menandatangani MoU dengan Direktur Eksekutif INFID Sugeng Bahagijo dan Ketua Badan Pengurus BP2DK Semuel A Pangerapan, di Bina Graha, Jakarta, Kamis (25/8) siang.

Kantor Staf Presiden (KSP) menggandeng International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa dan Kawasan (BP2DK) untuk melakukan kerja sama dan dukungan teknis dalam bidang-bidang kepentingan bersama antara lain terkait dengan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) dan Keterbukaan Pemerintah (Open Government), serta dukungan teknis dengan agenda Membangun Indonesia dari Pinggiran.

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara dilakukan oleh Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Direktur Eksekutif INFID Sugeng Bahagijo dan Ketua Badan Pengurus BP2DK Semuel A Pangerapan, di Kantor Staf Presiden, Bina Graha, Jakarta, Kamis (25/8) siang.

Kerjasama dengan INFID akan difokuskan pada dukungan teknis dalam bidang-bidang kepentingan bersama antara lain terkait dengan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) dan Keterbukaan Pemerintah (Open Government).

Sementara dengan BP2DK kerja sama berupa dukungan teknis dalam beberapa hal, antara lain terkait dengan agenda Membangun Indonesia dari Pinggiran, Keterbukaan Pemerintah, dan partisipasi publik dalam pembangunan, khususnya dalam memperkuat desa dan kawasan sesuai dengan mandat Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, termasuk pengembangan Sistem Pengelolaan Pembangunan Desa.

Kepala Staf Presiden berharap, MoU dengan dua organisasi non pemerintah itu dapat mendukung program dan kegiatan prioritas nasional sesuai dengan rencana/target yang ditetapkan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah.

“Ini satu bentuk mengakomodasi partisipasi dari berbagai kalangan. Perlu kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung KSP sebagai think tank dalam mendukung program-program pemerintah,” kata Teten.

Menurut Teten, sejauh ini banyak hal yang dilakukan KSP sebagai mata dan telinga Presiden. Lembaga yang baru berumur 2 tahun ini memantau segala hal krusial terkait pangan, infrastruktur, industri, maritim, desa, pendidikan hingga pengentasan kemiskinan.

Sebelumnya, menurut Teten, KSP telah melakukan beberapa MoU dengan berbagai pihak. Namun, salah satu yang menjadi prioritas adalah membangun dari pinggiran untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial.

“Kita membutuhkan national action plan. Untuk SDGs, bagaimana langkah konkrit menyelesaikan masalah kemiskinan. Persoalan kemiskinan yang harus diselesaikan dengan sistem subsidi yang langsung ke orang miskin, dan menyelesaikan problem pangan,” tambah Teten.

Sebagai tindaklanjut nota kesepahaman yang berlangsung selama 3 tahun ini, KSP melalui Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Budaya dan Ekologi Strategis Kantor Staf Presiden Yanuar Nugroho dan Sugeng Bahagijo, Direktur Eksekutif INFID dan Semuel A Pangerapan, Ketua Badan Pengurus BP2DK akan melakukan koordinasi penuh, termasuk urusan administratif maupun teknis operasional kerja sama. Para pihak saling memberi informasi dan berkonsultasi mengenai hal-hal yang menjadi kepentingan bersama dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang dimaksud dalam nota kesepahaman ini.

Direktur Eksekutif INFID Sugeng Bahagijo menyambut baik kerja sama ini yang merupakan sejarah pertama kali MoU INFID dengan pemerintah.

“Kita sepakat tanpa peranan masyarakat dan warga mungkin apa yang dicanangkan oleh Pemerintah akan meleset,” ujarnya.

Sementara Ketua Badan Pengurus BP2DK Semuel Pangerapan sependapat dengan Teten Masduki bagaimana cita-cita ke depan membangun dari pinggiran bisa terwujud. “Kami telah memberdayakan masyarakat. Ada sekitar 50 desa di perbatasan yang kita berdayakan,” kata Semuel. (KSP/ES)

 

Berita Terbaru