Dukung Program HIPMI ke Kampus, Presiden: Agar Orientasi Bukan Hanya Politik, Tapi Juga Ekonomi
Presiden didampingi para menteri dan Kepala Lembaga Negara dalam acara Rapimnas HIPMI di Tangerang, Banten, Rabu (7/3). (Foto: Humas/Rahmat).
Salah satu hal yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Tangerang, Banten, Rabu (7/3), adalah bagaimana untuk menaikkan kelas dari usaha kecil menjadi menengah, kemudian usaha menengah naik kelas ke usaha kelas atas yaitu konglomerat.
“Saya setuju bahwa perlu konglomerat-konglomerat baru di negara kita Indonesia ini yang asalnya dari permukaan dari UKM-UKM, usaha-usaha menengah. Terutama tidak hanya di Jakarta tapi lebih utama dari daerah-daerah, ini penting sekali,” tutur Presiden seraya meminta kepada peserta Rapimnas HIPMI agar merumuskan jurus naik kelas itu yang salah satunya dengan regulasi atau Undang-Undang Kewirausahaan tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga telah melihat kiprah HIPMI dengan program HIPMI go to campuss dan HIPMI go to school yang memberikan dorongan bagi SMK/SMA dan juga kampus untuk tidak hanya berorientasi kepada hal yang bersifat politik, tapi juga pada masalah ekonomi.
“Saya sangat mendukung sekali dan silakan ini bisa bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bisa bekerja sama dengan kementerian-kementerian yang lain sehingga dorongan untuk memperbesar persentase pengusaha yang ada di negara kita ini akan semakin baik,” tambah Presiden.
Mengenai kredit usaha rakyat, Presiden menyampaikan bahwa sebelumnya di angka 22%, namun telah diturunkan pada angka 9%, dan tahun ini telah disampaikan agar masuk dalam angka bunga kredit yaitu 7%.
“Kemudian bukan hanya angka kredit yang hanya 7% tetapi juga jumlahnya juga ditambah dan kita harapkan angka-angka seperti itu bisa dimanfaatkan oleh pengusaha pengusaha kita termasuk juga tadi yang disampaikan oleh ketua umum dari Jawa Timur mengenai pondok pesantren,” tambah Kepala Negara.
Bank Wakaf Mikro dan Pajak UKM
Lebih lanjut, Presiden menyampaikan bahwa sekarang ini pemerintah telah memulai di beberapa pondok pesantren (ponpes) untuk dibangun bank wakaf mikro. Ia menambahkan bahwa mungkin banyak yang belum tahu kalau bank wakaf mikro ini biaya administrasi hanya 2%.
“Tetapi volumenya memang tidak banyak, 1 bank wakaf mikro hanya memiliki modal kurang lebih enam sampai delapan miliar. Tetapi untuk sebuah pondok pesantren, lingkungan pondok pesantren yang memiliki komunitas bisnis, saya lebih dari cukup,” tutur Presiden.
Inilah, menurut Presiden, yang akan terus dibangun di lingkungan ponpes sehingga ekonomi, sebagaimana disampaikan Ketua Umum HIPMI Jawa Timur itu bisa dilakukan, akan menjadi lebih baik. “Saya kira nanti saya tunggu masukan dari HIPMI mengenai rumusan-rumusan pembangunan ekonomi di pondok-pondok pesantren,” tambah Presiden.
Sementara itu, soal pajak Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebesar 1%, Presiden menyampaikan bahwa hal ini telah merapatkan sebanyak 3 kali, dan insyaallah pada akhir bulan ini, akan diturunkan dari 1% menjadi 0,5%.
“Saya kemarin sebetulnya menawar 0,25 persen, tapi Menteri Keuangan bersikeras,” tutur Presiden seraya menyampaikan alasan Menkeu bahwa jikalau turunnya sampai sejauh itu dapat mempengaruhi penerimaan pendapatan pemerintah.
Turut hadir dalam acara tersebut diantaranya Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD Oesman Sapta, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Seskab Pramono Anung, Mendag Enggartiasto Lukita, Mendikbud Muhadjir Effendy, Gubernur Banten Wahidin Halim, dan Ketua HIPMI Bahlil Lahadilia. (DNS/RAH/EN).
