Dulu 7.000 Kapal Asing Beroperasi Ilegal, Presiden Jokowi: Sekarang Tidak Berani Lagi Masuk
Presiden Jokowi berdialog dengan salah seorang nelayan saat bersilaturahmi dengan perwakilan nelayan, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (8/5) siang. (Foto: Humas/Jay)
Usai bertemu dengan para pengemudi truk, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan silaturahmi dengan Perwakilan Nelayan seluruh Indonesia dan Peserta Rembug Nasional Tahun 2018 serta Musyawarah Nasional (Munas) VII Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), di Istana Negara, Jakarta, Selasa (8/5) siang.
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan, bahwa dalam 3,5 (tiga setengah) tahun ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menenggelamkan 363 kapal asing ilegal yang berlayar di wilayah perairan Indonesia. Padahal kapal ilegal asing yang ada di laut Indonesia itu, sambung Presiden, jumlahnya jika dihitung kurang lebih 7.000-an.
Sekarang sudah tidak berani lagi masuk ke Indonesia. Ada satu, dua, tiga. Itu satu, dua, tiga tapi ditangkap lagi Ibu Susi, ya itu langsung ditenggelamkan, kata Presiden Jokowi menunjuk Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan yang hadir di acara itu.
Artinya, lanjut Presiden, seharusnya yang dulu ikan-ikan itu ditangkap diambil oleh kapal-kapal ilegal asing tersebut, sekarang bisa dinikmati oleh para nelayan semuanya. Kalau belum, tambah Presiden, artinya ikan-ikan itu memang belum berkembang lebih banyak lagi.
Mungkin masih menunggu enggak tahu setahun atau 2 tahun, tapi laporan dari Bu Susi sudah ada kenaikan. Tapi kita sendiri memang harus menyadari bahwa penggunaan alat-alat tangkap jaring yang tidak ramah lingkungan itu juga memang harus dalam transisi yang harus kita ubah. Karena kalau tidak yang rugi ya kita sendiri, tutur Presiden Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengisahkan perjalanannya ke Pangandaran, Jabar, beberapa waktu lalu. Menurut Presiden, banyak nelayan di Pangandaran yang bercerita, kalau dulu banyak ikan, sekarang betul-betul mencari ikan itu sangat sulit.
Lah ini yang harusnya dikembalikan lagi agar ikan-ikan itu menjadi normal dan ada kembali. Tidak hanya di Pangandaran tetapi di semua titik-titik di mana nelayan-nelayan kita banyak hidup dari perikanan laut kita. Jadi arahnya kita harus mengerti, terang Presiden.
Ditegaskan Presiden, pemerintah tidak ingin menghambat, merintangi, atau tidak memperbolehkan penangkapan ikan. Lebih lanjut Presiden menyampaikan bahwa arahnya Pemerintah ingin kebaikan bagi para nelayan sendiri.
Kalau ndak ya di lapangan kita tahulah, di lapangan kita tahu ada kapal asing yang mengatasnamakan nelayan kita, ucap Presiden Jokowi seraya menambahkan, para nelayan harus juga menangkap ikan.
Presiden juga mengingatkan para nelayan untuk mengikuti perubahan teknologi di dunia yang ada. Ia menunjuk contoh keramba jaring apung lepas pantai yang baru dikerjakan di Pangandaran, Karimunjawa, dan di Sabang.
Ini contohnya seperti ini. Saya cek sendiri kemarin ke tengah laut, ini di tengah laut, 8 mil dari pantai. Kalau negara lain mengerjakan, kita enggak mengerjakan, ditinggal kita, tambah Presiden Jokowi.
Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, dan jajaran eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta peserta Munas VII HINSI. (FID/ES)
