Oleh: Edi Nurhadiyanto *)

Semua hal harus diproduksi dalam kuantitas dan kualitas terbaik, dan dengan cara yang harus lebih mudah, ketika setiap orang bekerja pada satu perusahaan harus sesuai dengan bakat yang mereka miliki, pada saat yang tetap dan tanpa campur tangan dengan hal lain. – Plato

Dalam pengantar Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta (4/4), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, “Berkaitan dengan subsidi. Subsidi alokasikan betul-betul menyasar dan tepat sasaran. Efisien dan tepat sasaran. Dan perlu saya tekankan lagi, harus betul-betul sampai pada 40 persen lapisan masyarakat ekonomi terbawah, jangan luput lagi”.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mencatat bahwa efisien merupakan kata sifat yang berarti dua hal yakni:  Pertama, tepat atau sesuai untuk mengerjakan (menghasilkan) sesuatu (dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya). Kedua, mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat; berdaya guna; bertepat guna; sangkil.

Bekerja efisien sebagaimana diharapkan oleh Presiden Jokowi dalam arahannya setidaknya ada 3 (tiga) persyaratan atau indikator yang harus dipenuhi yakni tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya atau anggaran.

Efisien Waktu

Setiap pelaksanaan proyek dan program pemerintah terutama infrastruktur, Presiden Jokowi terbiasa untuk memberikan target waktu penyelesaian. Beberapa contoh pembuatan target waktu yang diberikan oleh Presiden Jokowi dalam pelaksanaan proyek atau program pemerintah, adalah sebagai berikut:

1. 23 Februari 2017

Presiden meninjau pembangunan Simpang Susun Semanggi yang dibangun sepanjang 1,8 kilometer atau 1.800 meter dengan trase struktur jembatan dengan melintasi Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Gatot Subroto, dan Jalan Tol Dalam Kota. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan, “Kita harapkan dengan selesainya ini, Simpang Susun Semanggi ini, Insya Allah pertengahan tahun ini bisa kita pakai, kita resmikan dan ini jadi solusi bagi kemacetan di Semanggi yang sudah bertahun-tahun kita rasakan baik pagi, siang, sore, malam”.

2. 24 Maret 2017

Presiden meresmikan pembangunan Asrama Santri Pondok Pesantren Musthafawiyah, Purba Baru, Kabupaten Mandailing Natal. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan, “Tadi saya dapat laporan dari manajer proyek insya Allah pembangunannya 6 bulan. Mundur dikit-dikit enggak apa-apa”.

 Efisien Tenaga (Sumber Daya Manusia)

Presiden Jokowi menitipkan pesan saat upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-45 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Lapangan Silang Monas, Jakarta, 29 November 2016 bahwa agar Indonesia bisa menjadi bangsa pemenang dalam era kompetisi global maka rakyat membutuhkan anggota Korpri yang disiplin, anggota Korpri yang bertanggung jawab, anggota Korpri yang berorientasi kerja. Segera tinggalkan pola pikir masa lalu seperti egosektoral, mental priyayi, mental penguasa, mental koruptif, yang hanya terpaku pada formalitas belaka.

Selaras dengan yang disampaikan Presiden Jokowi, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menyampaikan dalam survei ekonomi tahun 2016 bahwa Birokrasi yang tidak efisien menjadi faktor kedua penyebab kesulitan dalam berusaha di Indonesia sebagaimana tergambar dalam gambar berikut:

Gambar 1. Faktor Masalah dalam Kemudahan Berusaha di Indonesia

Tata kelola pemerintahan memang menjadi salah satu pekerjaan rumah tersendiri bagi Indonesia, namun perbaikan atau reformasi dalam birokrasi pemerintahan menjadi hal penting yang mengantar perubahan. Indonesia telah melakukan perubahan dalam tata kelola pemerintahan dan hal itu dicatat dalam kajian open government sebagai sebuah proses yang baik. Secara umum gambaran tata kelola pemerintahan di Indonesia sejak tahun 1996 hingga tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Gambar 2. Kemajuan Indonesia dalam Tata Kelola Pemerintahan 1996-2015

5 (lima) karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang sering disebutkan oleh Presiden Jokowi adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi, dimana setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.
2. Transparansi, yaitu transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Prose lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan.
3. Responsif, yaitu lembaga dan proses  harus  mencoba  untuk  melayani setiap
4. Efektivitas dan efisiensi, yaitu proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin.
5. Akuntabilitas, yaitu para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lembaga stakeholders.

Efisien Biaya (Anggaran)

Saat memberikan sambutan peresmian Pusat Logistik Berikat (PLB), Cakung, Jakarta, Kamis, 10 Maret 2016, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa salah satu cara agar pengusaha segera dan mampu melakukan kegiatan penimbunan barang impor maupun ekspor yang semula dilakukan di luar Indonesia menjadi di PLB Cakung adalah dengan menurunkan dwelling time di pelabuhan. Kemudian, memangkas biaya-biaya penimbunan di luar negeri dan trip cost yang harus dilakukan.

Apa yang disampaikan oleh Presiden di atas telah dilaksanakan di lapangan sebagaimana dikutip oleh Kompas 29 September 2016, Penanggung Jawab Pokja 1 Satgas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Kementerian Perdagangan, Kasan menyebutkan di Sektor Migas sebagai contoh efisiensi mobilisasi dan timbun rig dalam satu tahun diperkirakan Rp300,664 miliar setelah dipindahkan dari PLB Singapura ke PLB Cakung.

Untuk itulah, 2018 merupakan tahun yang sangat penting bagi penyelesaian program-program pemerintah sesuai dengan Nawacita. Kuantitas dan kualitas terbaik dalam menyelesaikan setiap kegiatan sangat diperlukan agar realisasi program Nawacita yang terlaksana makin efisien dari sisi waktu, tenaga, dan biaya. Bukankah itu keinginan dan harapan kita semua…??

*) Penulis adalah Kepala Subbidang Pelayanan Informasi pada Keasdepan Humas dan Protokol.