Ekonomi Melambat, Presiden Jokowi Minta Distribusi KIS, KIP, Dan KKS Dipercepat

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 7 Oktober 2015
Kategori: Berita
Dibaca: 27.915 Kali
Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas membahas percepatan distrubusi KIS, KIP, dan KKS, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (7/10) sore

Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas membahas percepatan distrubusi KIS, KIP, dan KKS, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (7/10) sore

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta dilakukannya percepatan untuk Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Langkah ini dinilai penting karena dalam posisi perlambatan ekonomi global maupun perlambatan ekonomi nasional, Pemerintah perlu memberikan perlindungan sosial pada masyarakat, terutama yang rentan, sehingga memiliki daya tahan yang baik terhadap perlambatan ekonomi, tadi yang saya sampaikan.

“Untuk KIS, ditargetkan 88,2 juta kartu, dan ini nanti saya minta laporan berapa yang sudah diverifikasi dan validasi, dan berapa yang sudah didistribusikan,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada rapat terbatas masalah KIS, KIP, dan KKS, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/10) sore.

Presiden juga menyinggung rencana pendistribusian 20,3 juta KIP.
“Yang sudah selesai diverifikasi berapa, validasi, dan yang sudah didistribusikan berapa?,” tanya Presiden Jokowi.

Selanjutnya, Presiden Jokowi meminta Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani agar terus-menerus melakukan koordinasi, agar percepatan verifikasi validasi ketiga kartu ini bisa segera diselesaikan dan bisa didistribusikan.

Juga data penerima manfaat ketiga kartu, lanjut Presiden Jokowi, harus semuanya terpadu, sehingga betul-betul yang mendapatkan kartu adalah yang betul-betul memang harus mendapatkan.

Rapat terbatas itu dihadiri oleh Menko PMK Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Mendikbud Anies Baswedan, Menristek Dikti M. Nasir, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise, Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Marwan Jafar, Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris, dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan Elvin Masasya. (DND/DNS/ES)

Berita Terbaru