Era kompetisi, Presiden Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Harus Dibarengi Etos Kerja
Presiden Jokowi dalam acara peluncuran program investasi dan peresmian pabrik di Wonogiri, Jateng (22/1).
Pembangunan infrastruktur merupakan kunci bangsa Indonesia dalam memasuki era kompetisi atau era persaingan. Namun pembangunan infrastruktur ini harus dibarengi dengan peningkatan etos kerja karena tanpa hal tersebut Indonesia pasti akan ditinggal oleh negara-negara lain.
Saat memberikan sambutan pada Peluncuran Program Investasi Menciptakan Lapangan Kerja Tahap III, di Dusun Ketonggo, Desa Kerjo Lor, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Jumat (22/1) siang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, kesiapan infrastruktur akan meningkatkan produktivitas dan daya saing (competitiveness).
“Dengan infrastruktur itu efisiensi akan menjadi lebih baik karena harga barang menjadi lebih murah. Transportasi, biaya logistik akan jauh lebih murah,” kata Presiden Jokowi.
Untuk itulah, lanjut Presiden, sejak tahun lalu pemerintah telah memulai pembangunan infrastruktur di berbagai tempat di Indonesia seperti tol Trans Sumatera, Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara.
Namun Presiden Jokowi mengingatkan pembangunan infrastruktur harus dibarengi dengan peningkatan etos kerja karena tanpa hal tersebut Indonesia pasti akan ditinggal oleh negara-negara lain.
“Akan terjadi yang namanya deindustrialisasi, orang tidak akan mau masuk industri di Indonesia. Mereka akan pilih di Vietnam, mereka akan pilih di Myanmar, mereka akan pilih di negara-negara lain, karena lebih efisien, lebih punya daya saing, skill, etos kerja dari SDM-SDM yang ada lebih baik,” tutur Presiden Jokowi seraya mengingatkan, Indonesia harus cepat-cepat membenahi dan memperbaiki etos kerja tersebut.
Presiden menegaskan, tidak ada cara lain kalau ingin kita survive, kita harus memenangkan kompetisi dan kita harus memenangkan persaingan.
Pemangkasan Perizinan
Pada kesempatan itu Presiden Jokowi juga mengingatkan, bahwa perbaikan etos kerja juga harus dilakukan di pemerintahan, dimana dirinya bertekad untuk tidak ada lagi pengurusan perizinan yang memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. “Saya ingin urusan izin itu dalam hitungan jam,” ucap Presiden.
Menurut Presiden Jokowi, pemerintah saat ini fokus untuk memangkas jumlah perizinan untuk meningkatkan kemudahan berinvestasi (ease of doing business) di Indonesia, di mana saat ini Indonesia berada pada peringkat ke 109 dari 189 negara.
“Dari dulu naik turun antara 110-120, kalau tidak naik, turun dikit, turun, naik dikit. Saya tidak mau, maunya (peringkat) 40 (dalam kemudahan berinvestasi),” tegas Presiden seraya mengingatkan bahwa target yang ia tetapkan sudah melalui perhitungan yang jelas, bukan aur-auran.
Presiden memerintahkan agar dilakukan pemangkasan terhadap peraturan-peraturan yang bermasalah dan menyulitkan. Presiden mengungkapkan saat ini ada 42.000 peraturan dan 3.000 perda.
“(Peraturan) yang menyulitkan rakyat, yang meruwetkan rakyat, yang menyebabkan kita bertele-tele, sudah langsung hapus, tidak ada alasan dikaji,” kata Presiden.
Dalam kunjungan ke Wonogiri, Jateng itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menristek Dikti M Nasir, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Turut hadir dalam acara itu Dubes Korea Selatan untuk Indonesia, Cho Taiyoung.
(DID/UN/ES)
