Erupsi Gunung Bromo Meningkat, BNPB Minta Masyarakat Tetap Tenang
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menghimbau masyarakat untuk tetap tenang menghadapi erupsi Gunung Bromo di Jawa Timur. Namun mengingat peningkatan aktivitas vulkanik, BNPB medyusun rencana kontingensi.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam siaran persnya, Minggu (13/12) menyebutkan, rencana kontingensi disusun di lima kabupaten/kota yang berada di Gunung Bromo yaitu Kabupaten Probolinggo, Malang, Pasuruan, Lumajang, dan Kota Malang.
“Belum perlu ada pengungsian. Tipe erupsi Gunung Bromo adalah strombolian. Berdasarkan sejarah letusannya tidak ada erupsi yang besar,” kata Sutopo.
Sutopo menambahkan rapat koordinasi kesiapsiagaan erupsi Gunung Bromo telah digelar 8 Desember 2015 diikuiti oleh BNPB, PVMBG, BMKG, BPBD, TNI, Polri dan lainnya.
Menurut Sutopo, berdasarkan pos pengamatan Gunung Bromo PVMBG, jika sebelumnya tremor amax 3-22 mm dominan 5 mm pada 12 Desember 2015 pukul 06.00-12.00 Wib, maka telah meningkat menjadi 3-28 mm dominan 7 mm pada 13 Desember 2015 pukul 12.00-18.00 Wib.
Semburan abu vulkanik juga meningkat menjadi 1.500 m di atas puncak Gunung Bromo. Asap kelabu tebal ke arah Barat-Barat Laut. Akibatnya Bandara Abdulrachman Saleh, Malang ditutup lagi hingga Senin (14/12). Apakah akan dibuka atau ditutup kembali disesuaikan dengan kondisi sebaran asap Gunung Bromo.
Pihak Pemda Kabupaten Probolinggo sendiri sudah cukup siap menghadapi kemungkinan erupsi Gunung Bromo. Rambu-rambu peringatan, jalur evaluasi, titik kumpul dan lainnya telah dipasang. Menyiapkan posko lapangan di Kecamatan Sumber dan Kecamatan Sukapura.
Sosialisasi terus ditingkatkan dan disiapkan gladi lapang. Menyiapkan dana siap pakai Rp 2,5 miliar, papar Sutopo.
Ia menyebutkan, kendala yang dihadapi adalah infrastruktur jalan untuk jalur evakuasi belum memadai. Belum optimalnya jaring komunikasi yang menghubungkan wilayah-wilayah yang terdampak.
Sementara di Kabupaten Lumajang sosialisasi kepada masyarakat terus dilakukan. Masker tersedia 25.000 lembar dari kebutuhan 65.000 lembar. Di Kabupaten Malang Renkon sudah final dan proses legalisasi Pemda. (Humas BNPB/Wid/ES