Esok Observasi Terakhir, Seluruh WNI dari Wuhan Akan Dibawa ke Jakarta Sabtu Siang
Oleh Humas    
Dipublikasikan pada 14 Februari 2020
Kategori: Berita
Dibaca: 1.060 Kali
Kementerian Kesehatan melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Achmad Yurianto, mengatakan bahwa observasi Warga Negara Indonesia (WNI) dari Wuhan yang saat ini tinggal di Natuna, berakhir pada tanggal 15 Februari 2020 pukul 12.00 setelah itu akan dibawa ke Jakarta.
”Rencananya pada jam 7 pagi dari Jakarta menuju Natuna akan berangkat 3 pesawat TNI AU, terdiri dari 2 boeing 737 dan 1 Hercules. Ini adalah sejumlah pesawat yang sama pada waktu menjemput mereka dari Batam ke Natuna,” kata Achmad di Natuna, Kamis (13/2) saat telekonferensi dengan pers di Jakarta .
Rencananya Menkes, Menko PMK, Kepala BNPB dan beberapa pejabat lain akan ikut menjemput ke Natutna.
Kemenkes, lanjut Yuri sebelum warga yang diobservasi diberangkatkan ke Jakarta akan dilakukan pemeriksaan kesehatan. Baru setelah pukul 12 atau setelah makan siang mereka bisa diberangkatkan ke Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta.
Warga yang diobservasi sebagian besar adalah mahasiswa dari 30 provinsi (Perempuan 158 orang, Laki-laki 80 orang) dengan usia termuda 5 tahun dan usia tertua 64 tahun, beserta tim KBRI 5 orang, Tim penjemput 24 orang, dan crew Batik Air 18 orang.
”Data yang kami miliki saudara-saudara kita yang sebagian besar mahasiswa itu berasal dari 30 provinsi sebarannya paling banyak adalah Jawa Timur 68 orang, Lampung 1 orang, Jakarta 12 orang, Aceh 13 orang, Papua 8 orang, Papua Barat 6 orang, dan seterusnya,” ucap dr. Yuri.
Pemerintah juga akan menyerahkan kru PT Lion yang menjemput WNI ke Wuhan dan menjalani masa observasi selama 14 hari.
”Ini yang akan dilakukan dalam mengakhiri masa observasi. Selanjutnya hanggar yang digunakan sebagai tempat observasi akan dilakukan desinfeksi,” ujar Yuri.
Direncanakan akan ada prosesi kecil pelepasan warga yang diobservasi di Bandara Natuna menuju Jakarta. Saat mereka tiba di Jakarta akan disambut oleh Komisi 9 DPR RI dan perwakilan Pemerintah Daerah.(Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat/EN)