Estafet Percepatan Pembangunan Nasional melalui MP3EI

Presiden SBY saat meresmikan salah satu proyek MP3EI

Masa pemerintahan Presiden SBY akan segera berakhir, namun demikian, apakah hal tersebut akan diikuti pula oleh berakhirnya proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)?. Tentunya hal tersebut berada di tangan pemerintahan presiden terpilih, Joko Widodo.

Sejak diluncurkan pada tahun 2011 melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011, MP3EI telah merealisasikan lebih dari 380 proyek (208 proyek infrastruktur, 174 proyek sektor riil), dimana sebagian besar dari proyek tersebut berada di luar Pulau Jawa, dengan nilai proyek mencapai lebih dari Rp 500 triliun. Beberapa contoh hasil dari proyek MP3EI yang kini telah rampung diantaranya adalah jalan tol atas laut di Bali, jalur kereta api dari bandara ke Pusat Kota Medan, dan jembatan Kelok Sembilan di Sumatera Barat.

MP3EI dianggap sebagai proyek yang cukup berhasil dan telah memberikan manfaat untuk pertumbuhan ekonomi daerah, yang pada akhirnya tentunya berdampak secara nasional. Salah satu dampak nyata yang dapat dilihat dari hasil MP3EI adalah melonjaknya posisi Indonesia dalam Indeks Daya Saing Global (GCI), dari peringkat 38 pada tahun sebelumnya, menjadi peringkat 34. Dalam melakukan proses penilaiannya, World Economic Forum (WEF) memasukkan infrastruktur sebagai salah satu kategori penilaian. Dengan melonjaknya peringkat Indonesia tersebut, menunjukkan bahwa MP3EI sedikit banyak telah membawa dampak yang positif bagi perkembangan perekonomian nasional.

Urgensi Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur sangatlah diperlukan, terutama infrastruktur yang menunjang kelancaran distribusi logistik nasional, seperti pembangunan pelabuhan, bandara, dan jalan tol. Hal tersebut sangatlah diperlukan mengingat kondisi yang terjadi saat ini yaitu ketimpangan harga antar daerah yang cukup tinggi, terutama di Indonesia bagian timur. Ketimpangan tersebut menunjukkan pula ketimpangan perekonomian, yang berarti jika kondisi seperti ini terus berlangsung maka justru akan membuat daerah yang maju semakin maju, sedangkan yang tertinggal akan semakin jauh terpuruk. Dengan demikian, infrastruktur bisa dikatakan sebagai ‘alat’ untuk pemerataan perekonomian nasional.

Salah satu contoh proyek yang diharapkan untuk segera direalisasikan adalah pembangunan jalan tol Trans-Sumatera. Realisasi dari pembangunan proyek tersebut dianggap sangat penting, hal ini mengingat bahwa Sumatera merupakan pulau dengan penyumbang PDB terbesar kedua setelah Jawa, namun memiliki kondisi jalan yang menghubungkan antar provinsi didalamnya masih sangat memprihatinkan. Padahal, kondisi jalan yang baik sangat signifikan dalam menunjang kelancaran distribusi logistik nasional, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan juga meningkatkan kontribusi Sumatera dalam PDB nasional. Urgensi lainnya dari pembangunan proyek ini adalah bahwa Sumatera merupakan wilayah yang diharapkan menjadi gerbang utama Perekonomian Nasional untuk pasar Afrika, Asia, Eropa dan Australia.

Ditengah proses pelaksanaan MP3EI, perlu diperhatikan pula dampaknya terhadap berbagai faktor yang terkena dari proyek ini, seperti perlu adanya penjagaan terhadap keseimbangan ekologis kawasan tempat dibangunnya proyek MP3EI tersebut, serta memperhatikan pula manfaat yang akan didapatkan masyarakat setempat. Hal tersebut dikarenakan bahwa sejatinya proyek MP3EI bukanlah proyek yang dibangun dengan cara menyingkirkan rakyat untuk mencapai keberhasilan pembangunan ekonomi nasional, namun justru menjadikan rakyat sebagai pendukung untuk tercapainya kesuksesan proyek tersebut yang tentu pada akhirnya tercapai kesuksesan pembangunan nasional.

Melanjutkan Perjuangan

Dalam pelaksanaannya, tak dapat dipungkiri bahwa pembangunan infrastruktur dalam MP3EI merupakan proyek yang banyak memiliki kelemahan serta menuai kritik. Dengan kata lain, rintangan dalam pelaksanaan MP3EI tidak hanya berasal dari masalah secara internal, namun rendahnya dukungan dari berbagai pihak, berupa sikap skeptis dan tudingan buruk terhadap proyek ini, menjadikan salah satu hal yang membuat MP3EI cukup sering menemui kendala. Padahal tujuan akhir dari MP3EI itu sendiri adalah untuk mensejahterakan rakyat, bukan justru untuk kepentingan segelintir pihak saja. Sehingga sangat aneh rasanya jika suatu hal yang bertujuan untuk kesejahteraan hajat hidup orang banyak, namun justru tidak mendapat dukungan.

MP3EI bukanlah suatu program tanpa rencana, melainkan pasti telah melalui berbagai kajian. Beberapa kelemahan MP3EI yang selama ini muncul jangan dijadikan sebagai dasar untuk menghentikan proyek ini, justru sebaliknya hal tersebut dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya demi kesuksesan proyek MP3EI serta agar value added yang diberikan dari MP3EI ini jauh lebih besar dari berbagai macam hal yang telah dikorbankan, seperti besarnya dana yang digelontorkan dan adanya lahan yang dialihfungsikan. Hal tersebut menjadi sangat penting, mengingat bahwa tingkat kemajuan ekonomi suatu negara bergantung pula pada ketersediaan serta kualitas infrastrukturnya. Contoh nyata dapat dilihat dari negara tetangga, yaitu Singapura, dengan kelengkapan infrastruktur yang ada, menjadikannya menempati peringkat 2 dalam Indeks Daya Saing Global (GCI).

Jadi kedepannya, diharapkan proyek MP3EI ini dapat dilanjutkan, entah namanya yang berganti atau mengurangi beberapa hal yang dianggap tak memungkinkan untuk dijalani, yang pasti Indonesia membutuhkan ketersedian infrastruktur secara merata, dan hal tersebut harus dilakukan bersama untuk memenuhinya.

(M.Hilmansyah, Analis Kebijakan pada Bidang Perencanaan Pembangunan, Moneter dan Fiskal – Keasdepan Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan)

***