Fokus SDM, Presiden Jokowi Minta Semuanya Dukung Reformasi di Kemendikbud dan Kemenag
Mendikbud Nadiem Makarim saat mengikuti Rapat Tebatas kementerian/lembaga di jajaran Kemenko PMK. di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10) sore. (Foto: Jay/Humas)
Terkait dengan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi fokus pemerintah saat ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan SDM yang siap untuk bekerja, siap untuk berwirausaha, siap berkarya. Sehingga ini harus dilakukan secara sinergis antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Agama (Kemenag) yang juga dikoordinasikan dengan kedinasan di kementerian-kementerian sektoral.
Untuk itu, Presiden meminta agar semuanya mendukung reformasi besar-besaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga di Kementerian Agama.
“Saya yakin menterinya sudah paham, Menkonya juga sudah berpengalaman di situ jadi sudah enggak ada yang ingin saya jelaskan lagi,” kata Presiden Jokowi saat memberikan arahan pada Rapat Terbatas Penyampaian Program dan Kegiatan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10) sore.
Presiden berpesan agar memanfaatkan teknologi untuk percepatan kualitas pendidikan yang merata dan efisien. Ia mengingatkan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim agar dilihat betul, negara kita ini bukan hanya Jakarta, bukan hanya Jawa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote itu ada 17.000 pulau, 514 kabupaten dan kota.
“Lihatlah yang ada, misalnya di Halmahera, lihatlah yang ada di Rote, lihatlah yang ada di Wamena. Itu baru kita bisa membangun sistem apa, aplikasi apa yang harus kita bangun agar ada standardisasi, ada sebuah standar kualitas, yang enggak usah sama, mirip-mirip dan memudahkan guru, memudahkan murid pelajar-pelajar kita dalam belajar,” tutur Presiden.
Pasar Tenaga Kerja
Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga mengingatkan tantangan besar kita adalah untuk merespon pasar tenaga kerja yang berubah karena perkembangan teknologi, ada shifting job, pergeseran pekerjaan.
“Ini harus dilihat. Karena nanti pergeseran pekerjaan ini, shifting job ini tidak hanya membawa tantangan kehilangan pekerjaan/job lost tapi juga sekaligus peluang berupa job get,” kata Presiden seraya menambahkan, kalau bisa mempersiapkan, justru peluang itu akan semakin banyak karena berkembangnya emerging jobs yang menuntut emerging knowledge dan emerging skill.
Untuk itu, menurut Presiden, review penyesuaian kurikulum besar-besaran harus dilakukan. Karena dunia sudah berubah sangat cepat. Ilmu, pengetahuan, keterampilan sekarang ini mudah sekali usang. Sehari dua hari saja kadang-kadang sudah usang karena memang perkembangannya sangat cepat.
“Oleh karena itu harus di-update, harus di-upgrade, jangan terlambat dan kurikulum pun jangan kaku, harus fleksibel sejalan dengan perubahan-perubahan dunia yang kita alami,” tutur Presiden Jokowi.
Selain kurikulum, Presiden juga meminta untuk diperbaiki yang berkaitan dengan kualitas guru, dengan sebuah aplikasi sistem yang mempercepat sehingga peningkatkan pemerataan kualitas pendidikan betul-betul dirasakan oleh murid-murid, anak-anak, dan pelajar-pelajar.
“Manfaatkan teknologi digital untuk memperluas, mempercepat dan memudahkan akses pelayanan di bidang pendidikan maupun di bidang kesehatan. Agar semuanya dipermudah dengan teknologi digital,” tutur Presiden.
Sementara terkait Balai Latihan Kerja (BLK), Presiden Jokowi meminta agar betul-betul ditingkatkan relevansinya dengan dunia kerja. Menurut Presiden, peserta didik harus memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan yang menunjang dia untuk bisa bekerja dan berwirausaha.
Oleh sebab itu, Presiden menyarankan perlunya terus dilakukan rescaling dan upscaling untuk angkatan kerja kita agar memiliki yang competitiveness yang baik. “Karena kita nanti tahun depan memiliki yang namanya kartu pra kerja, tolong betul disiapkan dari sekarang sehingga nanti Januari sudah betul-betul bisa on, bisa main betul kartu pra kerja kita,” sambung Presiden Jokowi.
Presiden juga berpesan agar Dana Desa yang jumlahnya kita sangat besar sekali, sampai tahun ini sudah Rp257 triliun, betul-betul tolong diawasi penggunaannya sehingga manfaat di desa itu betul-betul bisa dirasakan secara nyata.
Rapat terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendy, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menteri Agama Fahrul Razi, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Kesehatan Terawan Agusputranto, Mendikbud Nadiem Makarim, Menteri Desa, PDTT Abdul Halim Iskandar, Menteri Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Menpora Zainudin Amali, dan Kepala BNPB Doni Monardo. (FID/JAY/ES)
