Gali Masukan, Satya Bhakti Terima Perwakilan Asosiasi Dunia Usaha dan Kamar Dagang
Deputi Seskab bidang Perekonomian, Satya Bhakti Parikesit, melakukan pertemuan dengan perwakilan asosiasi dunia usaha dan kamar dagang, di lantai 2 Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Kamis (19/9) siang. (Foto: Agung/Humas)
Deputi Sekretaris Kabinet bidang Perekonomian, Satya Bhakti Parikesit, menerima perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), USABC (US-ASEAN Business Council), Amcham Indonesia (American Chamber of Commerce in Indonesia), dan PT Sampoerna, di lantai 2 Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Kamis (19/9) siang.
Dalam sambutannya Satya Bhakti mengatakan, bahwa pertemuan tersebut dilaksanakan dalam rangka menggali masukan dan aspirasi dunia usaha untuk perbaikan ekosistem investasi di Indonesia.
Ia mengungkapkan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas tanggal 11 September 2019, perbaikan ekosistem investasi di Indonesia akan dimulai dengan deregulasi peraturan perundang-undangan yang menghambat investasi dan ekspor.
“Oleh karena itu, kami juga berharap APINDO, USABC, Amcham Indonesia dan PT Sampoerna dapat memberikan masukan dan saran terkait obstacles (hambatan) dalam peningkatan investasi dan ekspor di Indonesia,” kata Satya Bhakti.
Menurut Deputi Seskab bidang Perekonomian itu, Presiden telah berkomitmen melakukan perbaikan ekosistem investasi dalam rangka meningkatkan persepsi investor dalam berinvestasi di Indonesia, serta penyempurnaan terhadap realisasinya pada investasi, ekspor maupun impor.
Dalam kaitan ini, lanjut Deputi Perekonomian, perlu deregulasi peraturan perundang-undangan dari Undang-Undang sampai dengan peraturan pelaksana seperti Peraturan Menteri.
“Masukan dari dunia usaha berkaitan dengan regulasi yang menghambat serta penyiapan regulasi Omnibus sangat kami nantikan sebagai bagian dari konsultasi publik,” ucap Satya Bhakti seraya berharap bantuan dan kerja sama dari perwakilan dari asosiasi dan kamar dagang itu sehingga akan menghasilkan saran dan arahan yang kuat terkait deregulasi perundang-undangan yang menghambat investasi.
Dalam pertemuan tersebut masing-masing perwakilan menyampaikan kajian berisi pandangan dan masukan dalam rangka mendorong dan mengawal perbaikan ekosistem investasi. Mereka berharap masukan yang disampaikan menjadi pertimbangan bagi Pemerintah dalam deregulasi perundang-undangan.
Perbaikan ekosistem yang diharapkan bukan saja ditujukan pada sisi ekonomi saja namun juga terkait prioritas lainnya seperti pengembangan sumber daya manusia.
Dalam pertemuan tersebut Deputi Seskab Bidang Perekonomian didampingi Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Abdul Muis beserta pejabat/staf di Lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian. (AM/AGG/ES)
