Gandeng Swasta, Kementerian ATR/BPN Dorong Percepatan Sertifikasi Tanah

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 27 September 2016
Kategori: Berita
Dibaca: 29.238 Kali
Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil menunjukkan data kepada Walikota Surabaya Tri Rimaharini, di Balai Desa Made, Kelurahan Made, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya, Senin (26/9).

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil menunjukkan data kepada Walikota Surabaya Tri Rimaharini, di Balai Desa Made, Kelurahan Made, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya, Senin (26/9).

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mendorong percepatan sertifikasi tanah, salah satunya dengan mengandeng pihak swasta untuk membantu pembiayaan sertifikasi tanah rakyat.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil mengemukakan, sertifikasi tanah merupakan program prioritas utama Kementerian ATR/BPN, namun program ini terkendala karena terbatasnya dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Ada program Kementerian yang dibiayai oleh APBN, namun tidak banyak. Maksimal 1 juta bidang tiap tahun. Maka dari itu selama 71 tahun Merdeka, kita baru bisa mensertifikatkan 45 juta bidang,” kata Sofyan saat menyerahkan sertifikat tanah warga di Balai Desa Made, Kelurahan Made, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya, Senin (26/9).

Karena itu, Menteri ATR/Kepala BPN itu  menyambut baik komitmen 9 perusahaan swasta untuk membantu pembiayaan sertifikasi 6.500 bidang tanah yang ada di wilayah Surabaya I. Kesembilan perusahaan yang bergerak di bidang properti tersebut yakni Group Ciputra, Group Pakuwon, PT Bhakti Tamara, Group Podojoyo Masyhur, PT Dian Permana, PT Trijaya Kartika, Lamicitra Nusantara Tbk, PT Gala Bumi Perkasa, dan Group Maspion.

Komitmen itu juga merupakan tindak lanjut pertemuan Menteri ATR/ Kepala BPN dengan Walikota Surabaya Tri Rismaharani pada 8 Agustus lalu. Nantinya, lanjut Sofyan, pembiayaan akan dilakukan melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Resposibility/CSR) dan diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu dan pemilik Kartu Indonesia Sejahtera (KIS).

“Saya mengapresiasi kerja Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan juga terima kasih atas bantuan CSR Perusahaan Bapak/Ibu,” kata Sofyan di hadapan perwakilan perusahaan dan Walikota Surabaya Rismaharani.

“Bantuan dari Bapak/Ibu tidak lepas dari peran Ibu Walikota yang mampu melihat semangat Bapak/Ibu untuk membantu masyarakat,” lanjut Sofyan.

Menteri ATR/Kepala BPN itu menjelaskan, bahwa sertifikat tanah memiliki nilai yang sangat penting bagi masyarakat terutama masyarakat yang kurang mampu karena dapat dijadikan agunan ke bank untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai modal usaha. Sertifikat tanah juga dapat menghindari konflik pertanahan dan memberikan kepastian dalam berinvestasi.

Selain itu sertifikasi tanah juga turut mendukung target pemerintah untuk mensertifikatkan dan memetakan seluruh tanah di Indonesia pada 2025. Terpetakannya seluruh tanah di Indonesia, diyakini Menteri ATR/Kepala BPN akan memudahkan proses transaksi jual beli tanah.

“Dari studi banding ke luar negeri, orang kalau mau beli tanah itu mudah sekali. Tinggal tunjuk saja karena di sana sudah jelas persilnya nomor berapa. Saya harap hal itu akan dapat kita rasakan di masa mendatang,” jelas Sofyan.

Sementara itu Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I Bambang menjelaskan bahwa pengelolaan dana swasta dalam sertifikasi tanah rakyat akan dilaksanakan secara transparan.  Setelah pembayaran biaya pendaftaran tanah diselesaikan pihak swasta yang berpartisipasi, Kantor Pertanahan akan menerbitkan Surat Perintah Setor (SPS) dilengkapi kwitansi bukti pembayaran rangkap dua. Satu untuk perusahaan penyalur CSR dan satu untuk calon pemegang hak atas tanah.

“Kantor Pertanahan tidak terlibat dalam lalu lintas dana,” kata Bambang. (Humas Kementerian ATR/BPN/RMI/ES)

Berita Terbaru