Gubernur Kaltara Minta Pemerintah Pusat Dukung Usulan Pulau Sebatik Jadi Daerah Otonomi Baru
UKP Bidang PBM RI-Malaysia berbincang serius dengan Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie di Tanjung Selor, Bulunga, Kaltara, Senin (12/6). (Foto: Humas/Dinda)
Guna memperkuat fungsinya sebagai daerah paling terdepan dalam perbatasan RI-Malaysia, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Irianto Lambrie mengusulkan agar wilayah Pulau Sebatik dijadikan Daerah Otonomi Baru (DOB) sebagai daerah perkotaan.
“Usulan ini sudah diajukan sejak 2014, Presiden SBY (saat itu) sudah mengeluarkan Amanat Presiden (Ampres) untuk pembahasan dengan DPR. Tapi sekarang mandek karena ada moratorium pembentukan DOB,” kata Irianto saat bertemu Utusan Khusus Presiden (UKP) bidan Penetapan Batas Maritim (PBM) RI-Malaysia, Eddy Pratomo, di Kantor Gubernur Kaltara, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Senin (12/6) pagi.
Gubernur Kaltara menjelaskan, Pulau Sebatik jauh tertinggal dibandingkan dengan tetangganya di Tawau, Malaysia. Karena itu, banyak warga Sebatik yang belanja ke negara tetangga, maupun menjual produk-produk pertanian dan perikanannya ke Tawau atau Kinabalu.
“Banyak juga warga Sebatik yang ditangkap pihak berwenang karena mereka tidak tahu telah memasuki batas wilayah Malaysia secara ilegal,” kata Irianto.
Sementara di sisi lain, lanjut Gubernur Kaltara, Kinabalu maupun Tawau kini industrinya sudah penuh, bahkan akibat dibanjiri oleh wisatawan asal China, maka hotel-hotel maupun tempat-tempat makan sea food yang banyak diambil dari Sebatik atau Tarakan, di sana juga sudah tidak sanggup memenuhi permintaan.
Untuk itulah, lanjut Gubernur, Pemerintah Provinsi Kaltara menginginkan agar Pulau Sebatik dijadikan daerah otonomi baru, agar lebih cepat berkembang.
Sebatik, menurut Irianto, bisa dijadikan daerah wisata maupun pusat industri sehingga ada penguatan ekonomi, yang sekaligus akan memperkuat fungsi daerah tersebut sebagai wilayah terluar Indonesia sebagaimana Pulau Batam di Kepulauan Riau (Kepri).
“Kalau statusnya tidak sebagai daerah otonomi, sulit bagi Sebatik berkembang, apalagi menyaingi Kinabali atau Tawau,” ujar Irianto.
Untuk itu, Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mendesak Pemerintah Pusat mencabut ketentuan mengenai pembentukan Daerah Otonomi Baru, setidaknya untuk daerah-daerah perbatasan seperti Pulau Sebatik. (UN/DND/ES)
