Gubernur Sumbar: ‘Testing, Tracking,’ Isolasi, ‘Treatment’, dan Dukungan Bupati/Wali Kota

Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Irwan Prayitno, menyampaikan bahwa kekuatan testing, tracking, isolasi, dan treatment yang dilakukan di Sumbar bersama dukungan dari para bupati dan wali kota untuk menangani Pandemi Covid-19.

“Bahwasanya di Sumatra Barat, terakhir data data kemarin 299 yang positif. Namun  demikian dari 299 positif ini, 72% adalah ODP dan OTG. Jadi sisanya 27 koma sekian itu adalah PDP. Dari 299 yang positif itu sebenarnya tanggal 22 April, mulai pertamanya PSBB di Sumatra Barat yang pertama, tidak ada lagi yang impor,” ujar Gubernur Sumbar saat memberikan keterangan, Selasa (12/5).

Jadi, menurut Gubernur Sumbar, kasusnya tidak ada lagi impor sejak tanggal 22 April, impor itu datang dari luar Sumatra Barat.

Sementara itu, Gubernur Sumbar jelaskan bahwa mengawali dari 299 itu adalah semuanya impor dari pendatang dan jumlahnya hampir 40.

“Dan kemudian itu menunjukkan bahwa dari PSBB tanggal 22 April yang disambut tanggal 24 April larangan mudik Permenhub No. 25 Tahun 2020, kita dianggap cukup efektif dalam artian tidak muncul lagi impor positif dari luar Sumatra Barat,” imbuh Gubernur Sumbar.

Dari 299 yang ada itu, menurut Gubernur Sumbar, tidak muncul klaster baru setelah tanggal 22 April berdasar kajian yang dibuat dari tim Dinas Kesehatan Provinsi bersama Dinas kota/kabupaten, kemudian juga dikuatkan dari hasil laboratorium dari Fakultas Kedokteran UNAND (Universitas Andalas).

“Data dokter Andani menyebutkan bahwa dari 299 itu tidak ada kasus baru penambahannya tapi dari yang sebelum tanggal 22 April dengan klaster-klaster yang sudah muncul sebelumnya dan itu terjadinya transmisi lokal. Dan kemudian berikutnya setelah tanggal 22 April ketika PSBB, PDP pasien yang ada dalam pengawasan dari 14% menurun jadi 12%, menurun menjadi 4%. Jadi PDP menurun pada saat PSBB ini,” kata Gubernur Sumbar.

Provinsi Sumbar, menurut Gubernur, melaksanakan sesuai dengan arahan Presiden, sebagai berikut:

Pertama, melakukan testing secara dini, cepat dan itu sudah dilakukan di Fakultas Kedokteran Unand, laboratorium semenjak tanggal 23 Maret sampai saat ini kita sudah lebih dari 9.000 spesimen yang kita periksa di lab.

“Dan 1 hari pun bisa sampai lebih 758 spesimen dan rata-rata bisa 300 spesimen. Dan kita 2 minggu terakhir bahkan hampir 3 minggu kita sudah masuk ke ODP-OTG dan perantau datang 20 hari, selama 20 hari,” urai Gubernur Sumbar.

Jadi, menurut Gubernur Sumbar, PDP dalam waktu 6 jam itu insyaallah sudah keluar hasilnya dan itu sudah ada di rumah sakit, kalau positif langsung di-tracking yang terpapar.

“Dan kemudian kalau yang ODP-OTG mungkin bisa 24 jam dan itupun kalau tahu positif langsung kita tracking. Jadi kekuatan testing ini sudah ada di Sumatra Barat dan memang saat ini kita masih menunggu mesin ekstraksi yang insyaallah dari BNPB akan dibantu. Itu bisa sampai 1.500 nanti dan kita bisa membantu provinsi tetangga untuk melakukan testing,” tandas Irwan.

Kedua, adalah melakukan tracking masif.

“Jadi tracking masif ini kami bersama bupati dan wali kota melakukan tracking masif ini, sehingga 1 yang positif itu bisa minimal 50 spesimen swab yang diambil bahkan sampai 500. Sehingga demikian bisa terkendali mereka-mereka yang terpapar dari yang positif tersebut, dan dari situ kita bertindak cepat untuk melakukan pengendalian dan pemutusan transmisi terhadap yang positif yang kita ketahui cepat tersebut,” jelas Irwan.

Ketiga, adalah langkah isolasi.

“Isolasi ini tentu mereka yang sudah terpapar itu kita isolasi, kita siapkan tempatnya di karantina-karantina provinsi dan kota/kabupaten. Selama itu kita langsung hari pertama masuk di swab dan kemudian hari ke-2 dan ke-3 di swab yang ke-2,” papar Gubernur Sumbar.

Kalau seandainya hasilnya negatif, menurut Gubernur Sumbar, maka yang bersangkutan pulang, tidak diisolasi, yang positif masuk dalam yang keempat: perawatan.

Keempat, adanya suatu treatment.

“Nah ini treatment yang kita lakukan alhamdulillah tingkat kesembuhan kita meningkat, mungkin minggu depan akan semakin banyak karena Covid ringan yang banyak dengan perawatan di karantina pun sudah bisa mencukupi,” ujarnya.

Sebagai informasi, lanjut Gubernur Sumbar, bahwa dari 19 kota/kabupaten, masih 3 yang negatif, yaitu Sawahlunto, Sijunjung, dan Kota Solok.

“Dan kemudian yang sudah mulai menurun yaitu Pesisir Selatan, Dharmasraya, Pasaman Barat, Pasaman Timur, dan kemudian Pariaman. Dan kemudian yang sedang berjuang tapi berbagai klasternya sudah mulai terputus yaitu antara lain Kota Padang,” urainya.

Kota Padang ini, menurut Gubernur Sumbar, dari sekitar 15-16 klaster, 8 sudah terputus, sisanya itu mungkin masih bentuknya beberapa rumah yang berkembang sedikit keluar.

“Dan kemudian yang menjadi episentrum ada 2 titik setidaknya Pasar Raya dan Pegambiran. Ini pun oleh wali kotanya luar biasa, di-tracking sampai lebih 1.000 yang diambil spesimennya. Ini upaya-upaya yang kita lakukan. Dan kemudian di Payakumbuh dan Agam ini 1 klaster,” katanya.

Padang Panjang dan Tanah Datar ini, lanjut Gubernur Sumbar, satu klaster yang kemudian berkembang, saat ini pun sebetulnya sudah mulai menurun, landai, tidak muncul lagi yang positif secara signifikan.

Kekuatan di PSBB dengan pembatasan ini, menurut Gubernur Sumbar, tentu merupakan pencegahan agar tidak terpapar di luar dan tetap terisolasi di rumah, untuk mengurangi keluar dan tetap di rumah.

“Maka kami di Sumatra Barat cukup ringan bekerja karena mengatasi yang sifatnya di dalam saja, yang di provinsi saja dengan memperbanyak testing, memasifkan tracking. Insyaallah kalau 2 ini kita lakukan insyaallah sampai pengendaliannya detail kita ketahui,” sambung Irwan.

Disampaikan Gubernur, di Sumatra Barat 299 positif itu tahu by name by address-nya masing-masing sehingga dalam kajian epidemiologi diketahui si A sampai kepada generasi 1, 2, 3, 4 dan alhamdulillah semuanya di-tracking.

“Kalaupun ada penambahan 1-2 saat ini, itu mungkin tracking–nya belum maksimal sempurna. Karena peningkatan eksponensial pada kajian epidemiologi karena kita di bawah surveilans dan juga tingkat kota/kabupaten belum terangkumi, mencakupi dan sempurna,” sambungnya.

Jadi kalau satu yang kena, menurut Gubernur, itu terpapar dengan siapanya, di keluarga, teman dan sebagainya itu sudah oke, betul dilakukan swab kepada mereka.

“Tapi yang kita lupakan adalah ketika kena dengan satu orang, satu orang memang kita swab tapi satu orang ini bertemu dengan yang lain, ini yang kurang kita lakukan. Nah ini sekarang tidak merambah ke level kedua,” jelasnya.

Kemudian juga yang sudah negatif, sambung Irwan, dari yang negatif yang kita swab itu pun ternyata sudah sembuh dia sempat menularkan.

“Jadi level 2 dan 3 ini yang kita tracking sehingga demikian akan semakin mudah untuk mengendalikan dan memutus rantai. Selama ini kita tracking cuma level satu, (yaitu) yang si A positif (maka) keluarganya, temannya siapa itu yang kena,” tandasnya.

Kadang, tambah Gubernur Sumbar, temannya punya teman, yang orang kerja punya, ini yang belum.

“Sekarang ini kita rambah sehingga memang menjadi ratusan dan kekuatannya ada di-testing di PCR. Sehingga demikian kita bisa kendalikan dan bisa putus cepat,” tambahnya.

Adapun isolasi itu, lanjut Gubernur Sumbar, adalah konsekuensi setelah ketahuan, yang ringan dikarantinakan, sedang dan berat masuk rumah sakit.

“Jadi dengan pendekatan seperti ini insyaallah kami yakin di Sumatra Barat akan muncul pelandaian yang cepat. Dan kemudian satu hal yang penting kami sampaikan, kita punya pendekatan metode pool test di lab FK Unand yang mana nanti ketika kita ingin melakukan relaksasi terhadap PSBB kita, dari pool test ini kita lihat daerah-daerah negatif kemudian kita putuskan relaksasikan,” sebut Gubernur Sumbar.

Kemudian juga pembebasan PSBB, Gubernur Sumbar akui juga menggunakan pool test dengan pendekatan multistage random sampling dengan pendekatan statistik survei.

“Sehingga dengan gabungan antara kegiatan hasil tes kemudian epidemiologi dan statistik survei, kita akan bisa mengetahui mana yang akan kita bebaskan dari PSBB, dia hijau daerahnya,” katanya.

Pendekatan ini, lanjut Gubernur Sumbar, sudah dilakukan kepada beberapa daerah yang negatif di Sumatra Barat dan ini juga sudah dirilis.

“Mudah-mudahan pendekatan-pendekatan ini bisa memberikan sesuatu dukungan untuk mengambil kebijakan bagi kepala daerah dalam konteks meneruskan tidaknya PSBB nantinya ke depan,” pungkas Gubernur Sumbar. (FID/EN)